The professors brought lanterns on their visit, as a symbol of support to the KPK to continue pursuing the e-ID card project corruption case, while...
Guru Besar yang tergabung dalam Forum Rektor mendatangi kantor KPK, 17 Maret 2017 lalu, membawa lentera sebagai simbol dukungan agar korupsi proyek e...
Paska tertangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi membutuhkan Hakim...
Pembahasan merevisi Undang-Undang (UU) KPK kembali menggaung di sebagian kalangan di DPR RI.
Dalam sepekan terakhir media ramai memberitakan terungkapnya kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan E-KTP.
Pencabutan Hak Politik Koruptor
Menjerat Korupsi Korporasi
Mega korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) memasuki babak baru. Setelah ditetapkan dua tersangka, yaitu Sugiharto pada...
Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) kembali ke titik nadir.
Anggota DPR lagi–lagi melakukan pemborosan anggaran.
Akhir tahun 2016, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi...
Bang Sit di Kursi Legislatif
Kelangsungan proyek kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan atau biasa disebut e-KTP terancam.
Rekor 100 percent conviction rate (terbukti bersalah di Pengadilan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntut perkara korupsi kembali diuji.
Tepat seminggu yang lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penanganan kasus korupsi 2016.
Kebanalan Korupsi Dinasti Politik.
Politik uang masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.
Siti Fadilah Didakwa Untungkan Perusahaan Obat.
ICW Tak Terkejut Patrialis Akbar Ditangkap
Pemberhentian Secara Tidak Hormat Menanti Patrialis.

Pages