Pengembangan Instrumen Pengawasan Masyarakat

Untuk mengefektifkan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat, ICW berusaha menyediakan instrumen yang mudah digunakan(user friendly). Harapannya, instrumen yang telah disusun oleh ICW dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sipil maupun masyarakat pada umumnya untuk melakukan pengawasan atas kebijakan sektor publik. 

Mendesain Modul Pemantauan Kerugian Keuangan Negara Sektor Sumber Daya Alam (SDA)

SAKTI Anti-Corruption School 2017

Twenty two youths have been selected to participate in the 2017 Anti-Corruption Course (SAKTI), organized by Indonesia Corruption Watch (ICW) last August. Unlike in 2013 and 2015, this year’s SAKTI has been greatly supported by the public through public donations and corporate support.

Support from the public, corporations and donor agencies have contributed to the success of 2017 SAKTI. There were almost 200 prospective participants, coming from all over Indonesia. This shows the great enthusiasm of the youth to get involved in the activity.

Anti-Corruption Campaign through the Social Media

With the rapidly rising number of social media users, ICW must immediately adapt to new campaign patterns. The year 2016 became a learning moment for ICW, to test the effectiveness and strategies for the use of social media in spreading the values ​​of anti-corruption in the community.

Sekolah Antikorupsi 2017

Sebanyak 22 orang anak muda terpilih telah mengikuti Sekolah Antikorupsi (SAKTI) 2017 yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Agustus lalu. Berbeda dengan tahun 2013 dan 2015, SAKTI kali ini mendapatkan dukungan besar dari masyarakat melalui donasi publik maupun dukungan korporasi.

Fighting Back Attempts to Weaken the KPK

Since the Commission for the Eradication of Corruption (KPK) was founded in 2003, attempts to weaken this institution has been made many times, in many ways. One of the more prominent attempts is through the legislative process, by demanding a revision to the Law No. 30 of 2002 (Revision of KPK Law).

The attempt to revise the KPK Law has begun in 2011. The attempt became more aggressively done by the government and the Parliament in 2015. In that year, discussions on the revision of the Law were done in June, October and December.

ICW Masuk Peringkat Dunia "Think Tank"

Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menduduki peringkat 22 dalam “Global Think Tank Index” versi The Lauder Institute of the University of Pennsylvania, USA. Setelah tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2010 mendapat peringkat 30 besar, tahun 2017 ICW masuk menduduki peringkat 22 dalam kategori “Top Transparency and Good Governance Think Tank”. Adapun ICW mendapat peringkat 63 untuk “Think Tank to Watch 2018”.

Bangga Menjadi Generasi Antikorupsi

Regenerasi dan peningkatan kapasistas individu adalah dua isu penting di ICW. Bisa dibilang, ICW diisi oleh banyak aktivis dari generasi muda. Salah satunya di divisi public fundraising, divisi yang menjadi tulang punggung ICW untuk program donasi publik, sekaligus sebagai pusat kampanye penyadaran anti-korupsi. Divisi inilah yang juga menginisiasi berbagai macam produk (merchandise) yang digunakan sebagai media kampanye dan sosialisasi, dan secara bersamaan mendorong kesadaran publik dalam mendukung gerakan anti korupsi melalui program donasi publik.

Menggagalkan Upaya Pelemahan KPK

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri 2003 lalu, upaya pelemahan terhadap lembaga ini datang silih berganti dan dengan berbagai cara. Salah satu yang menonjol adalah melalui proses penyusunan regulasi (legislasi) dengan cara melakukan revisi terhadap  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Revisi UU KPK).

Kampanye Antikorupsi Melalui Media Sosial

Melesatnya pengguna sosial media pada era modern, menuntut ICW segera beradaptasi dengan pola kampanye yang baru. Tahun 2016 menjadi ruang praktikum bagi ICW, untuk menguji seberapa efektif dan strategis penggunaan media sosial dalam menyebarkan nilai – nilai anti korupsi di masyarakat.

SAKTI Mencetak Kader Anti Korupsi

Hadirnya Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) merupakan salah satu prioritas kerja ICW untuk memperluas gerakan anti korupsi. Selain sebagai wahana kaderisasi aktivis anti korupsi, program dan kurikulum yang dirancang SAKTI dapat dipergunakan oleh berbagai pihak, khususnya jaringan/mitra strategis ICW.

Pages