Departemen Pendidikan Nasional akan merevisi program voucher pendidikan. Salah satunya dengan mengubah istilah. Nama baru dan pelaksanaannya sedang kami kaji, kata juru bicara Departemen Pendidikan Nasional, Bambang Wasito Adi, kemarin.

Program ini akan terus dipertahankan. Menurut Bambang, hal yang dianggap salah hanyalah cara membagikan dan siapa yang berhak mendapatkan voucher itu. Manfaatnya diyakini sangat besar, yakni membantu proses rehabilitasi sekolah karena voucher bisa memotong banyak jalur birokrasi. Semangat memberi bantuannya akan tetap dipertahankan, ujarnya.

Rapat pimpinan Departemen Pendidikan Nasional, Selasa lalu, menyepakati pencairan bantuan yang berasal dari block grant pemerintah akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selain itu, penyerahan bantuan dapat dilaksanakan oleh wakil dari pejabat daerah.

Bambang mengakui Menteri Pendidikan tidak mempunyai landasan hukum untuk merevisi kebijakan ini. Namun, aturan baru tentang pencairan bantuan akan dirancang dalam bentuk peraturan pemerintah atau menteri. Kami akan menata ulang tata cara pemberiannya, katanya.

Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Masduki Baedlowi mendukung langkah pemerintah merevisi voucher pendidikan, termasuk mengubah nama dan mekanisme pembagian voucher itu. Namanya saja yang jelek, fungsinya sangat membantu rakyat, katanya.

Menurut politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu, Komisi Pendidikan siap membantu pemerintah memformulasi kembali bersama voucher pendidikan. Namun, tetap mempertahankan semangat memberi bantuan dengan memotong jalur birokrasi. Harus dicari solusi yang pas bersama-sama untuk mengontrol pelaksanaannya, tuturnya. Mustafa Moses

Sumber: Koran Tempo, 9 November 2006