Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Juni 2016 – Presiden RI Joko Widodo diminta untuk menerapkan standar tinggi kepada calon tunggal Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Tito Karnavian. Hal itu dikatakan oleh Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto.

“Tentunya ini langkah berani yang dilakukan Jokowi,” kata Agus di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016. Namun keputusan tersebut harus disertai tuntutan terhadap Tito jika nantinya menjadi Kapolri.

Hal-hal tersebut diantaranya mengangkat citra negatif yang melekat pada institusi Kepolisian. Selain itu Tito harus membangun hubungan dengan institusi lain, khususnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bagaimanapun KPK dan Kepolisian punya cerita panjang, seperti ‘Cicak vs Buaya’ jilid satu, dua, dan tiga,” tambah Agus.

Tito juga diharapkan dapat membangun hubungan dengan masyarakat sipil, baik yang bekerja dalam ranah Hak Asasi Manusia, Antikorupsi, dan lainnya.

Terakhir, Tito harus diminta untuk mengelola potensi konflik yang terjadi jika dia menjadi Kapolri. Ini mengingat potensi adanya ketidaksukaan terhadap dia karena mengharuskan melompati beberapa angkatan di atasnya dalam institusi Kepolisian untuk menjadi Kapolri.

“Jangan sampai yang senior merasa disingkirkan, lalu kemudian gerbong angkatannya yang dimajukan,” katanya.

Yang jelas, tutup Agus, jika nantinya menjadi Kapolri, Tito harus bersikap objektif dan memilih pihak yang berintegritas dalam mengisi posisi-posisi penting di institusi Kepolisian.

Adapun Minggu, 19 Juni 2016, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong DPR RI untuk segera melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan terkait pencalonan Tito sebagai Kapolri. Koalisi Masyarakat Sipil tersebut terdiri dari Elsam, HRWG, ICW, ILR, Imparsial, KRHN, MaPPI FH UI, Lingkar Masyarakat Madani (LIMA), dan YLBHI.

(Egi)