Sejak membuka Posko Pengaduan Kecurangan Ujian Nasional empat hari lalu, ICW bersama Koalisi Pendidikan telah menerima banyak laporan masyarakat. Kecurangan terjadi secara sistematis dan terstruktur.

Selasa (24/4/2012), ICW menerima bocoran kunci jawaban UN untuk mata pelajaran Matematika dengan kode soal A69, B71, C86, D 45 dan E57. Setelah dicocokkan pada keesokan harinya usai pelaksanaan ujian, ternyata ditemukan kecocokan hingga lebih dari 60 persen. Verifikasi kunci jawaban dilakukan oleh ICW bersama sejumlah guru Matematika. "Dari 40 soal, ada 25 hingga 30 jawaban benar dari masing-masing tipe soal," ungkap peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari, dalam konferensi pers di kator ICW, Kamis (26/4).

Koordinator Divisi MPP ICW Febri Hendri menjelaskan, menurut keterangan pelapor, kunci jawaban tersebut didapat sehari sebelum ujian dilaksanakan, dari oknum guru yang mengaku mendapatkannya dari pegawai Tata Usaha sekolah induk yang membawahi sejumlah sekolah penyelenggara UN.

Dalam sejumlah laporan lain, bocoran kunci jawaban disebarkan pada pagi hari menjelang pelaksanaan ujian, dikoordinasikan oleh guru, panitia ujian, dan kepala sekolah.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, pola kecurangan pelaksanaan UN di tingkat SMP berbeda dengan SMA. Jika siswa SMA dapat mengkoordinasikan diri untuk mengakses kunci jawaban dari sindikat mafia UN, maka pola yang terjadi di SMP justru sebaliknya, kecurangan dilakukan secara sistematis dan dipimpin langsung oleh pihak sekolah. "Siswa SMP mungkin masih terlalu polos, sehingga yang bergerak untuk mencari jawaban adalah kepala sekolah," ujar Retno.

Retno menyebut kecurangan sistematis itu terjadi di beberapa tempat, seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jambi, Palembang, Bandung, Tebing Tinggi, Depok, dan beberapa daerah lain. Fenomena itu membuktikan bahwa pelaksanaan UN tidak sama sekali steril. "Jangan dilihat kasus perkasus, karena ini sistematis. Sistem evaluasi yang harus diperbaiki," tukasnya.

Koalisi Pendidikan mendesak pemerintah segera menghentikan pelaksanaan Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan siswa. Anggota Koalisi Pendidikan Lody F Paat menegaskan, fungsi penilaian terhadap siswa seharusnya dikembalikan kepada guru, yang benar-benar memahami kondisi setiap anak didiknya. UN telah merampas otoritas profesional guru dan menilai kemampuan siswa hanya berdasarkan angka dan soal pilihan ganda. Farodlilah