Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Slamet Effendy Yusuf menyatakan proses penyelidikan kasus percaloan di DPR tak akan menguap sekalipun DPR sedang menjalani masa reses.

Insya Allah, ini tidak akan menguap. Karena, bagaimanapun juga masalah percaloan ini harus kita selesaikan, ujar Slamet di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Karena belum ada uang negara yang dirugikan, tutur Slamet, banyak orang berpikiran bahwa penyelidikan BK akan dihentikan. Tapi ini berkaitan dengan etika, Bung! Tidak bisa dibiarkan, tegas Slamet.

Ia mengatakan, saat ini banyak anggota BK yang sedang melakukan kunjungan ke daerah. Jadwal kunjungan yang berbeda-beda itu, menurutnya, membuat BK terpaksa vakum untuk sementara waktu. Padahal, sudah ada beberapa orang yang siap dipanggil.

Minimal ada tiga orang anggota BK yang hadir. Saya tidak mau memeriksa sendiri, tapi harus bersama dengan tim, tuturnya.

Dalam praktik percaloan di DPR ini, lanjut Slamet, ada tiga institusi yang terlibat. Pertama, adalah para calo itu sendiri, lalu institusi yang memegang dan mengatur turunnya uang. Selanjutnya, institusi yang menentukan jumlah anggaran, atau dalam hal ini adalah DPR.

Ia pun berpendapat, para calo memanfaatkan oknum-oknum yang hendak mencari keuntungan dalam institusi-institusi itu. Oleh karenanya, penuntasan praktik percaloan tak hanya perlu dilakukan di DPR.

Apalagi, kami menemukan sebuah nama yang berulang kali muncul dalam setiap dokumen-dokumen resmi yang BK peroleh dalam penyelidikan. Misalnya, dalam surat perjanjian, dan sebagainya, tutur Slamet.

Ketika ditanya apakah orang itu adalah pejabat papan atas di Departemen Keuangan, Slamet menjawab, Bukan. Orang dari Departemen Keuangan itu bukan dirjen atau setingkatnya. Jabatannya tidak terlalu tinggi kok.

Namun, Slamet segera meralat nama departemen yang disebutkannya tadi dan meminta wartawan menyebut nama departemen itu 'X'.

Sebut sebagai departemen 'X' sajalah. Soalnya kalau saya bilang departemen 'A', nanti dikira departemen agama, ujarnya berseloroh.

Menurut Slamet, keyakinannya atas keterlibatan pejabat misterius itu semakin menguat setelah ia mendapatkan informasi senada dari anggota DPR lain.

Saya juga baru tahu kemarin, setelah diberi info oleh salah seorang anggota Dewan. Ternyata nama yang ia sebutkan memang nama yang berulang kali muncul dalam laporan. Saya sempat tidak percaya karena saya pikir orang departemen X itu dari biro keuangan atau biro perencanaan. Ternyata bukan dari bagian itu, ucapnya.

Slamet pun berkata bahwa ia telah mencoba untuk mengontak menteri bersangkutan dari departemen X tersebut. Namun, karena kesibukannya sebagai salah seorang pembuat kebijakan, menteri itu belum memberikan respons. (*/P-3)

Sumber: Media Indonesia, 6 Oktober 2005