Berbagai pungutan liar dan ruwetnya birokrasi di pelabuhan yang selama ini kerap dikeluhkan eksporter dan importer barang tidak akan terjadi lagi. Syaratnya, kesepakatan tingkat menteri yang diteken dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) XI ASEAN yang dibuka mulai kemarin di Kuala Lumpur itu benar-benar dilaksanakan. Kesepakatan tersebut mengenai kerja sama ASEAN Single Window.

Kerja sama di bidang ini adalah bagian terpenting dari kerja sama integrasi ekonomi negara-negara di ASEAN, kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu kepada wartawan Jawa Pos Kurniawan Muhammad ketika ditemui di Hotel Nikko, Kuala Lumpur, setelah penandatanganan kesepakatan tersebut.

Kerja sama ASEAN Single Window itu, kata Mari, dilakukan untuk membuat aturan standar di negara-negara ASEAN tentang prosedur dan biaya dalam ekspor-impor barang.

Semacam pelayanan satu atap. Selama ini, aturan, prosedur, dan biaya pengurusan ekspor-impor barang masih berbeda-beda di setiap negara di ASEAN. Dengan kesepakatan tersebut, semua itu nanti dibuat sama. Baik prosedur di bea cukai, kantor perdagangan, maupun instansi lainnya, lanjut Mari.

Ini untuk menurunkan biaya transaksi ekonomi yang tinggi, yang selama ini dikeluhkan para eksporter dan importer barang. Nanti, prosedur dan biaya mengurus barang ekspor-impor di Pelabuhan Singapura akan sama dengan di Pelabuhan Tanjung Priok, lanjutnya.

Para menteri di ASEAN, kata Mari, sepakat menargetkan realisasi kesepakatan tersebut pada 2008. Kita optimistis, pada 2008, semua negara di ASEAN menerapkan aturan dan biaya yang sama dalam pengurusan barang-barang ekspor atau impor, ujar Mari.

Sebagai langkah awal, Indonesia akan membuat pilot project mulai 2006. Negara-negara lain, kata dia, juga akan menerapkan hal yang sama. Kita akan bikin pilot project di Batam, katanya. Jika Batam berhasil, kita akan coba di daerah lain. Bisa di Jakarta, bisa Surabaya, bisa juga Ujungpandang, lanjutnya.

Jika kesepakatan itu diterapkan, bagaimana menyikapi mafia pelabuhan di Indonesia yang selama ini sering dikeluhkan oleh importer atau eksporter? Mampukah pemerintah memberangus praktik-praktik tak terpuji para mafia di pelabuhan yang diduga melibatkan pegawai Bea Cukai itu? Mari yakin, ASEAN Single Window mampu menghapus praktik mafia tersebut. Itu sekaligus memotong jalur birokrasi yang selama ini dikesankan ruwet.

Yang penting kan menciptakan sistemnya dulu. Ini adalah bagian dari menciptakan sistem, sekaligus menata sistem yang jauh lebih baik, transparan, dan bersih, paparnya. Apalagi, aturan yang terkait
pengiriman atau penerimaan barang dari dan ke luar negeri itu masih menjadi wewenang pemerintah pusat, imbuhnya.

Kerja sama harmonisasi standar di negara-negara ASEAN yang diteken kemarin juga mencakup bidang-bidang elektronik dan electrical equipment. Antarnegara ASEAN harus saling mengakui standar barang-barang elektronik buatannya. Misalnya, barang-barang elektronik buatan kita harus diakui oleh Malaysia. Begitu pula sebaliknya, katanya.

Karena itu, syarat-syarat teknis harus disepakati. Akhirnya, itu akan memudahkan untuk saling menjual barang-barang di negara-negara ASEAN, tandasnya.

Dalam pertemuan itu, juga ada kesepakatan mengenai tenaga kerja. Tapi, tenaga kerja yang dimaksud kali ini cukup spesifik dan teknis, yakni menyangkut nasib insinyur di negara-negara ASEAN.

Insinyur lulusan perguruan tinggi di Indonesia akan lebih mudah bekerja di negara-negara lain di ASEAN. Sebab, semua negara di ASEAN akan punya standar yang sama dalam mengukur kemampuan seorang insinyur yang siap bekerja. Ini jelas menggembirakan. Nanti, insinyur lulusan Indonesia bisa lebih mudah bekerja di Singapura, Brunei, atau negara ASEAN lainnya. Begitu juga sebaliknya, kata Mari.

Soal kapan penerapannya, Mari memperkirakan paling cepat tahun depan. Tentu nanti kita harus menetapkan dan bikin pilot project lebih dulu, ujarnya.

Sudahkah ditunjuk kampus tertentu untuk pilot project itu? Belum. Ini masih akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain yang lebih teknis, katanya. (kum)

Sumber: Jawa Pos, 13 Desember 2005