Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kepuasan atas kinerja dan pencapaian pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahan ini. Presiden juga berharap masyarakat memahami tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja kabinet yang dipimpinnya.

Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyampaikan hasil evaluasi kinerja kabinet yang dinilai memuaskan oleh Presiden itu seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/1).

Sebelumnya, ketika membuka sidang kabinet tentang evaluasi kinerja kabinet itu, Presiden menjelaskan makna program kerja 100 hari pemerintahan.

”Saya harap masyarakat luas juga memahami apa arti program 100 hari, sebagai starting point untuk melanjutkan pekerjaan kita lima tahun mendatang,” ujarnya.

Presiden menyatakan, ia mengamati opini yang berkembang di masyarakat terkait penilaian terhadap kinerja 100 hari pemerintahannya. Ia berharap publik tidak mengukur kinerja pemerintah selama lima tahun berdasarkan pencapaian selama 100 hari pertama pemerintah.

”Apalagi saya dengar beberapa pernyataan, pemerintah dinilai gagal karena 100 hari belum bisa menyejahterakan rakyatnya,” ujarnya.

Presiden menambahkan, bagaimana kerasnya pemerintah bekerja memang tidak mungkin dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dalam 100 hari.

Seusai sidang kabinet, Kuntoro Mangkubroto menjelaskan, dari 129 rencana aksi, hanya dua yang dinilai pencapaiannya mengecewakan. Sementara 19 program sudah dinyatakan selesai meski tenggat waktu 100 hari masih tersisa dua pekan lagi.

Ketika ditanyakan di bidang apa rencana aksi yang masih mengecewakan itu, Kuntoro menjawab, ”Yang dua itu, revitalisasi industri dan satu lagi saya lupa.”

Sementara itu, dalam acara Refleksi 2009 dan Perspektif 2010 di Gedung The Habibie Center, Kemang, Jakarta Selatan, kemarin, peneliti The Habibie Center, Sumarno, antara lain mengatakan, proses pemilu secara langsung semakin mengukuhkan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang diakui dunia.

Namun, keberhasilan itu dinodai politik uang, manipulasi politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan kampanye gelap. Selain itu, pemilu yang demokratis itu juga tidak berhasil menghasilkan pemimpin yang merakyat. ”Ini ironi, pemerintahan rakyat karena pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat, tetapi tidak merakyat,” kata Sumarno.

Menurut dia, pemerintah saat ini mengalami autisme politik. Penyelenggara negara hanya asyik dengan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri serta mengabaikan kepentingan masyarakat. (NTA/DAY)

Sumber: Kompas, 15 Januari 2010