Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan peran Komisi Peng­awasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam memberantas monopoli bisa membuat perekonomian lebih efisien. Hal itu bisa dicapai dengan memperbesar penghematan penghasilan masyarakat dengan adanya harga yang wajar setelah hilangnya monopoli.

''Untuk mencegah praktik-praktik usaha yang tidak sehat dan dengan langkah-langkah yang dila­kukan KPPU, harga yang di­produksi perusahaan tertentu menjadi wajar. Masyarakat pun diuntungkan dan hemat pengeluaran. Dampaknya nyata dan langsung dirasakan serta membawa kebaikan,'' kata Presiden setelah menerima para komisioner KPPU di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Dalam pertemuan itu, hadir Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkum HAM Patrialis Akbar, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan. Larangan monopoli, kata SBY, bisa membuat iklim bisnis menjadi lebih baik.

SBY mengatakan, pemerintah juga terus memberikan dukungan kepada KPPU. Saat ini ada permasalahan kelembagaan yang memang harus diperbaiki dan diselesaikan. Yakni, KPPU belum secara tegas disebut sebagai lembaga negara.

Ketua KPPU Benny Pasaribu mengatakan, denda dan ganti rugi atas putusan KPPU yang dikumpulkan lebih dari Rp 1 triliun masuk penerimaan negara. ''Sementara dana negara yang dipakai sela­ma sembilan tahun hanya Rp 196 miliar,'' ujarnya.

Benny mengatakan, 2010 ini menjadi tahun yang menantang bagi KPPU. Perlambatan pertumbu­han ekonomi membuat perusahaan-perusahaan berusaha meraih untung tinggi. Namun, KPPU berharap agar itu tidak membuat harga-harga menjadi naik. (sof/oki)

Sumber: Jawa Pos, 13 Januari 2010