Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh jajaran pemerintahan meninggalkan praktik kolusi dengan para pengusaha. Kongkalikong antara pemerintah dan pengusaha adalah salah satu penyebab krisis ekonomi 1998. Agar tidak kembali jatuh ke lembah krisis, pemerintah dan pengusaha harus mengubah hubungan bisnis dan politik yang kolutif menjadi kemitraan yang baik.

"Ketika Indonesia mengalami krisis luar biasa dulu, banyak faktor (penyebabnya). Salah satunya adalah hubungan antara politik dan bisnis yang tidak sehat. Bahasanya; kolusi, kerja sama yang tidak baik, yang membikin negara rugi," kata presiden saat penyerahan penghargaan Piala Citra Bhakti Abdi Negara kepada kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, kemarin (11/2). Penghargaan itu diberikan kepada pemda yang unggul dalam pelayanan publik.

SBY mengatakan, ketika itu kolusi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan kerugian negara dan hancurnya perekonomian. "Runtuh satu runtuh semua. Seharusnya yang menang tender A, karena kolusi, yang menang tender B. Padahal, B ini bermasalah," bebernya. Presiden juga menyinggung pembayaran pajak yang rendah akibat kolusi kala itu.

"Seharusnya bayar pajak sekian, karena kolusi, karena kongkalikong, membayarnya rendah, sana dapat sini aman," kata SBY. Presiden menegaskan, kolusi semacam itu harus dihilangkan dengan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan dunia usaha. "Win-win. Pemerintah daerah bisa membangun, dunia usaha tumbuh, sehingga memperoleh pendapatan yang baik," ujarnya.

Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menyediakan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang. Izin usaha jangan dipersulit. Sebaliknya, dunia usaha yang telah mendapatkan ruang dan peluang harus menjalankan kewajibannya.

Di bagian lain, presiden gembira atas capaian pertumbuhan ekonomi 2009 sebesar 4,5 persen. Pertumbuhan itu lebih tinggi daripada perkiraan sejumlah lembaga internasional yang memperkirakan 3,5-4 persen. Kinerja itu dibarengi dengan inflasi yang rendah, yakni 2,8 persen. Sedangkan cadangan devisa USD 66,5 miliar atau yang tertinggi sepanjang sejarah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan, pemerintah pusat dan daerah harus menjaga iklim investasi. Selain itu, (pemerintah) harus membangun infrastruktur dan mereformasi birokrasi. Dia meminta segenap pemerintah mempermudah izin usaha. Jika terdapat persengketaan usaha, harus dibantu dan diselesaikan dengan baik. "Jangan diperas, digergaji, disembelih," tegas SBY.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY juga menyerahkan penghargaan Kepeloporan dan Inovasi kepada tiga gubernur, dua wali kota, dan dua bupati atas kepemimpinan mereka di daerah masing-masing. Mereka adalah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundajang, Bupati Agam H. Aristo Munandar, Wali Kota Surakarta Joko Widodo, Wali Kota Parepare Moh. Zain Katoe, dan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze. (sof/oki)

Sumber: Jawa Pos, 12 Februari 2010