Korupsi di Indonesia sudah dalam keadaan kritis, merata di lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Reformasi pemerintahan mutlak dilakukan, dengan sistem dan strategi khusus yang disiapkan.

Peneliti dan sosiolog organisasi Universitas Indonesia, Meuthia Ganie-Rochman, mengatakan, instrumen terpenting yang diperlukan adalah pembangunan sistem. Diperlukan sistem yang kuat dan rigid untuk menjamin terlaksananya pemerintahan bersih. "Akar masalahnya sebenarnya sederhana; karena kita tidak pernah selesai bikin sistem. Itu yang harus diperbaiki," ujar Meuthia.

Demikian petikan wawancara ICW dengan Meuthia:

Melihat sistem politik di Indonesia yang belum mapan, sudah siapkah Indonesia menggelar pemilihan langsung?

Belum siap secara merata. Tapi bukan berarti pilihannya lebih baik dipilih DPR/D. Yang harus dilengkapi adalah semacam instrumen, sistem dan mekanisme sosial dimana masyarakat bisa mengenal dan menilai calon mana yang punya kredibilitas. Seharusnya, partai politik bisa menunjukkan pada publik kalau calonnya memang bagus tanpa perlu keluar dana untuk politik uang.

Persoalan mendasar kedua adalah governasi dari lembaga dimana calon dipilih. Lembaga DPR/D sangat rendah akuntabilitasnya. Kinerjanya makin buruk. Lembaga ini lebih jadi problem daripada solusi.

Sejumlah pihak mengatakan, rusaknya sistem politik di Indonesia disebabkan kuatnya konflik akibat sistem oligarki yang berlaku….

Menurut saya lebih pada tidak akuntabilitasnya lembaga yang melibatkan politisi dari kalangan DPR/D atau partai, sehingga terjadi wilayah gelap korupsi yang memeras sumber daya negara. Jika berlangsung lebih lama, ini akan membentuk oligarki baru.

Indonesia harus melakukan reformasi di bidang pemerintahan. Siapa yang harus memulai, apakah pemerintah sekarang masih bisa diharapkan?

Pemimpin nasional yang kuat bekerja sama secara sitemastis dengan pimpinan masyarakat sipil untuk dukungan politik dan sosial. Lalu gunakan instrumen reformasi yang tepat.

Reformasi itu harus dimulai dari sektor mana? Bila pemerintah India memulai reformasi dari public services dan Brasil memulai dari sektor pajak, bagaimana dengan Indonesia?

Untuk Indonesia, reformasi birokrasi harus dilakukan terlebih dahulu, dengan fokus pada wilayah yang masih memungkinkan terjadinya pemerasan sumber daya oleh politisi.

Kedua, wilayah pajak. Meskipun ada reformasi mengesankan di Direktorat Pajak, namun hasilnya di daerah belum baik. Reformasinya juga belum mendalam, misalnya pada lembaga yang menangani dispute jumlah pajak yang harus dibayar.

Di tingkat nasional sasaran pajak harus ditingkatkan pada pada perusahaan besar dan menengah besar apalagi yang berkaitan dengan milik politisi.

Reformasi di bidang hukum?

Menyusul setelah itu, secara bertahap ditingkatkan reformasi penegakan hukum. Di Kepolisian dilakukan sambil relokasi sumber daya yang wajar untuk lembaga ini.

Di sisi lain, reformasi kehakiman. Reformasi di bidang ini tidak sesulit yang dibayangkan karena resistensi politiknya tidak terlalu besar. Lebih pada keseriusan dan pilihan teknik yang tepat. Misalnya di tingkat nasional dibangun sistem yang merekam jejak hakim. Pantauannya di universitas atau NGO yang memiliki kemampuan. Tentu harus ada alokasi dana dari negara.

Reformasi birokrasi yang didengungkan presiden SBY, hingga kini belum terlihat hasilnya. Apa kira-kira penyebabnya?

Masih jauh dari yang dibutuhkan: kepemimpinan lemah, alokasi sumber daya untuk pembaharuan lemah, tehnokrasi tidak integratif -donor selama ini juga kurang terintegrasi, akibatnya tidak konsisten dan fragmented. Misalnya MenPAN itu baru sekarang agak aktif itupun baru fokus pada pembuatan RUU berkaitan dengan reformasi birokrasi. Namun siapa yang akan mengembangkan dan memaksakan sistemnya?

Farodlilah