Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum berhasil melakukan reformasi birokrasi. Kinerja birokrasi belum efisien dan lebih banyak melayani sendiri ketimbang masyarakat.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris, menyampaikan pandangan itu dalam diskusi ”Reformasi Birokrasi Pascapilpres” di Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (5/8).

”Saya selalu mengharapkan pidato SBY itu lebih greget dari sekadar remunerasi. Tetapi, pemerintah belum memperlihatkan terobosan-terobosan selain remunerasi,” ucapnya.

Pemerintahan SBY sudah empat kali menaikkan gaji pegawai negeri sipil, tetapi belum mengevaluasi kinerja PNS.

Anggota DPD dari Sulawesi Utara, Marhany VP Pua, menilai kondisi birokrasi Indonesia sangat parah karena masih diintervensi kepentingan politik. Dia pesimistis pascapilpres ini bisa ada perubahan signifikan terhadap birokrasi di Indonesia.

Menurut anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, politisi selalu mencari jalan untuk mengintervensi birokrasi. Namun, hal itu didorong karena tidak ada kepercayaan birokrasi bisa memberikan pelayanan kepada semua pihak.

Saat ini pemerintah pun belum memiliki data yang sangat baik tentang PNS. Padahal, dana untuk PNS dikeluarkan rutin setiap bulan dan sangat besar.

Direktur Eksekutif SIGI Indonesia Medrial Alamsyah berpandangan perlu ada perubahan paradigma dalam membangun birokrasi di Indonesia. Kalau di era Orde Baru, kabinet atau departemen dibangun guna melanggengkan kekuasaan. Saat ini harus dibangun untuk meningkatkan pelayanan.

Departemen Dalam Negeri selalu dipimpin orang berlatar belakang militer karena pembinaan teritorial. ”Paradigma itu harus berubah karena sekarang ini adalah pelayanan,” jelasnya. (sut)

Sumber: Kompas, 6 Agustus 2009