Proses Hukum bagi Soeharto Harus Jelas [27/06/04]

Capres dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, proses hukum bagi mantan Presiden Soeharto harus dijelaskan secara gamblang.

Lihatlah (masalah Soeharto) secara utuh, karena itu proses hukum yang harus dijelaskan kepada rakyat secara terbuka, kata SBY saat berdialog dengan para pengusaha dan tokoh ulama di Surabaya, kemarin.

SBY berpendapat kalau hal itu dilakukan secara terbuka dan gamblang, maka rakyat dapat memahaminya. Dan nantinya akan tercapai solusi secara menyeluruh, baik hukum, politik, maupun sosial.

Dalam keterangan lainnya SBY juga menjelaskan tentang proses pengadilan HAM yang menurutnya masih tetap berjalan. Penjelasan SBY tersebut menanggapi pertanyaan dari para tokoh masyarakat Jawa Timur. Sementara mengenai pemberantasan korupsi, SBY menyatakan hal itu harus terus-menerus dilakukan secara fundamental dan struktural. Yang terpenting, katanya, pemimpinnya harus bagus dulu. Pertanyaannya adalah apakah pemimpin mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang negara yang digunakannnya, kata SBY.

Yang tak kalah penting, tambahnya, adalah kontrol terhadap kekuasaan. Menurut SBY, yang membuat orang korupsi karena kekuasaan yang tidak dikontrol. Oleh karenanya SBY minta semua elemen dan rakyat ikut mengontrol. Usai mengikuti pertemuan dengan pengusaha keturunan Tionghoa dan para ulama, SBY bergabung dengan Jusuf Kalla melakukan kampanye terbuka di Lapangan 10 November Tambak Sari.

Dalam kampanye tersebut SBY mengatakan, nasib bangsa Indonesia akan lebih baik jika semua komponen kompak dan bersatu, melangkah bersama dan bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia lebih baik.

Saya harus mengakui bahwa masalah yang kita hadapi tidak ringan. Masa depan kita bukanlah bulan purnama, masih ada masalah yang kita hadapi. Tapi, saya yakin kalau kita maju bersama, kita bisa membangun hari esok lebih baik, kata SBY ketika tampil berkampanye di hadapan 3.000 pendukung di Stadion Tambaksari Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Menurut SBY, Indonesia perlu memiliki pemerintah yang bersih, tanggap terhadap keinginan rakyat, terbuka, dan mau komunikasi dengan rakyat dan pemerintahan bertanggung jawab. Itulah pemerintahan yang harus kita bangun selama lima tahun ke depan, katanya.

Indonesia ke depan harus makin adil, secara ekonomi dan sosial. Selain itu, korupsi harus diberantas, tidak boleh ada diskriminasi sesama suku, agama, dan daerah. Semuanya untuk satu dan satu untuk semua.

Kebebasan juga harus dihormati, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Itulah Indonesia yang kita tuju nanti, yakni Indonesia yang lebih adil dan demokratis, ujarnya.

Setelah negara Indonesia makin aman dan adil, maka giliran selanjutnya adalah rakyat harus makin sejahtera, kehidupan sehari-hari semakin baik, daya beli meningkat serta masyarakat mendapat pendidikan dan pelayan kesehatan yang cukup.

Pendek kata, menurut Susilo, kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia, petani, guru, dan nelayan hidupnya harus makin sejahtera. Karena itu, dibutuhkan pemimpin yang bekerja keras selama 24 jam untuk kepentingan rakyat.

Pemimpin selama 24 jam, sepanjang tahun melakukan langkah nyata untuk menyejahterakan rakyat. Itulah pemimpin yang harus bisa mengerti tentang rakyat, ujarnya. (FL/Ant/P-5)

Sumber: Media Indonesia, 27 juni 2004

BAGIKAN

Sahabat ICW_Pendidikan