Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Luky Djani, meminta pengurus PKK agar segera menjelaskan masalah seragam biru PKK. ''Apakah ini melalui proses tender atau penunjukan? Siapa yang menjadi pengusahanya? Berapa besar nilai proyeknya? Jelaskan saja secepatnya, biar tidak muncul kecurigaan,'' kata Luky, Rabu (28/12).

Menurut Luky, demi menopang niat pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, setiap pejabat harus mampu membedakan bisnis profesional dengan bisnis yang bersifat kekerabatan (kroni). Pengurus Pusat PKK berjanji akan menjelaskan hal ini Kamis siang ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi, mengaku tidak mengetahui mengenai program pengadaan seragam PKK tersebut. Menteri Dalam Negeri, M Ma'ruf, membantah kebijakan untuk menyeragamkan pakaian PKK dengan warna biru terkait dengan politik. Seragam PKK ini, menurut dia, untuk membangun kembali semangat para anggota PKK sampai ke tingakt paling bawah. ''PKK itu lintas etnis, lintas agama. Tidak ada masalah politik di situ. Murni ke manusia,'' ujar Ma'ruf, dengan nada tinggi, Rabu (28/12).

Pengurus PKK Kota Yogyakarta menolak seragam nasional itu (Republika, 27/12). Seragam yang sekarang dipakai oleh ibu-ibu PKK Kota Yogyakarta, kata Ketua PKK Kota Yogyakarta, Dyah Sumirah Hery Zudianto, adalah ide dari mereka sendiri. Mereka mengumpulkan uang dan mencari bahan yang sangat sederhana, agar harganya terjangkau oleh anggota PKK. Dan itulah, kata Ny Hery, yang telah membuat mereka bersemangat. ''Kalau mereka dipaksa untuk membeli seragam yang baru sama saja memudarkan kebersamaan yang mereka rintis, apalagi harganya mahal akan membebani mereka,'' kata dia.

Ketika ditanya soal pengadaan bahan seragam yang tersentralisasi, Mendagri menyatakan hal itu hanya untuk tahap awal. Alasannya, agar kebijakan penyeragaman pakaian PKK ini bisa cepat diterapkan. Selanjutnya, PKK di daerah bisa mengadakan sendiri seragam itu. ''Nanti diserahkan ke daerah, sesuai kesiapan daerah masing-masing,'' jelasnya. Ma'ruf mengaku tidak tahu banyaknya seragam yang dibuat untuk tahap pertama itu. Begitu pula dengan tender pembuatan seragam itu, ia mengatakan tidak mengetahuinya. ''Itu urusannya PKK,'' kata dia.

Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan, menyarankan agar penyeragaman baju PKK tidak menjadi program prioritas PKK. Terlebih kalau warna seragam itu menunjuk pada warna lambang parpol tertentu. Akan lebih baik kalau PKK melakukan peningkatan fungsi-fungsinya. ''Sebaiknya hal-hal yang menyangkut aspek sensitif seperti itu dihindari, sebab akan bisa menimbulkan kesan negatif di masyarakat,'' kata Ferry.

Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif, mengingatkan penyeragaman baju PKK agar tidak menjadikan beban baru masyarakat. ''Boleh saja diseragamkan bajunya, tapi semestinya lihat-lihat kondisi,'' ungkapnya. Zaenal juga mempertanyakan tentang seragam yang hanya bisa dibeli di Jakarta. Kata Wakil Ketua DPR dari PBR itu, semestinya tidak ada monopoli atas pengadaan seragam PKK. Untuk itu, Zaenal mempertanyakan tentang mekanisme tender dalam pengadaan seragam tersebut.n uba/dwo/djo/osa )

Sumber: Republika, 29 Desember 2005