Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid mengimbau warga pendukung partai tersebut tetap bersabar atas nasibnya selama ini, tapi kesabaran PKB itu bersyarat yakni pemerintahan yang bebas KKN.

Kita memang harus bersabar, tetapi bersabar bukan berarti tanpa syarat. Kesabaran kita punya syarat mutlak yakni pemerintah harus mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dari kecurangan, ketidakadilan, dan KKN, katanya di Malang, Senin malam.

Di sela-sela peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-6 di halaman Masjid Agung Jami' Malang itu, mantan Presiden RI keempat itu menjelaskan pemerintahan yang bersih dimulai dari pelaksanaan Pemilu yang bersih pula.

Namun kenyataannya, katanya, Pemilu yang diharapkan bersih dan fair itu tidak terwujud, padahal anggaran dananya cukup besar.

Seharusnya biaya Pemilu itu tidak lebih dari Rp22 miliar, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan anggaran sebesar Rp422 miliar lebih dengan dalih untuk operasional KPU termasuk sosialisasi, katanya.

Tidak hanya besarnya anggaran yang menjadi titik tolak sorotan kepada KPU, katanya, tetapi pelaksanaan Pemilu itu sendiri juga banyak diwarnai kecurangan-kecurangan yang tidak semestinya, termasuk PKB yang 'dinakali' oleh KPU seperti dalam penghitungan suara, jika mendapat lima suara ternyata hanya dihitung satu suara.

Akan tetapi, lanjutnya, kecurangan-kecurangan yang dilakukan KPU itu ternyata juga tidak direspon, apalagi sampai diprotes oleh kader-kader PKB sendiri baik yang ada di pusat maupun daerah.

Saya heran, apa sudah keenakan duduk di atas sehingga lupa akan asal-usulnya dan tidak membela sama sekali terhadap partai dan organisasi yang sudah membesarkan, katanya.

Kalaupun PKB ternyata kalah dalam perolehan suara dalam Pemilu Legislatif maupun Pilpres tahap I lalu, maka PKB tidak perlu marah dan harus tetap legowo, sabar, dan bisa memaafkan kekhilafan KPU.

Tapi, katanya, Gus Dur juga menyayangkan bahwa pada jaman Belanda, Jepang dan Republik Indonesia pada masa lampau sudah diporak-porandakan dan sekarang Pemilu saja juga masih dicurangi.

Ia mengakui dirinya sudah 'kenyang' digebuki sana-sini, namun kalau kondisi negara yang 'amburadul' itu terus dibiarkan, maka dirinya khawatir akan 'keselamatan' Indonesia yang saat ini sudah mulai lepas satu-per satu dari genggaman tangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada kesempatan itu, Gus Dur juga berharap pelaksanaan Pilpres tahap II September mendatang berlangsung aman, tentram dan pemerintah bisa melindungi setiap warganya.

Kalau negara saja tidak bisa melindungi warganya, maka negara kita ini, negara apa namanya, lebih-lebih dua kandidat Calon Presiden (Capres) yakni Megawati dan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) terus 'berperang' untuk menggolkan dirinya menjadi orang nomor satu di Indonesia, ujarnya.

Sebelum memulai ceramahnya pada peringatan Harlah PKB yang berakhir sekitar pukul 23.40 WIB tersebut, Gus Dur bersama ratusan warga nahdliyin yang memadati halaman Masjid Jami' dan ALun-alun Merdeka Kota Malang itu juga mengirim doa atas wafatnya KH Cholil Bisri yang juga salah satu pengurus (Dewan Syuro) DPP PKB. (Ant/O-2)

Sumber: Media Indonesia Online, 25 Agustus 2004