Berdasarkan survei yang dilakukan The Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC), Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia.

Pemeringkatan ini dilakukan PERC berdasarkan survei pada bulan Januari hingga Februari 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia sebagai responden. Dalam survei tersebut, PERC menggunakan skala penilaian nol sampai 10, di mana semakin mendekati angka nol, maka negara tersebut semakin bersih dari korupsi.

Singapura dinilai sebagai negara terbersih dengan nilai 0,65. Diikuti Jepang dengan nilai 3,46 dan Hongkong dengan nilai 3,50. Sementara negara-negara yang dinilai memiliki tingkat korupsi tinggi adalah Taiwan dengan nilai 6,15, Korea Selatan 6,50, dan Malaysia 6,80.

Kemudian Thailand dengan nilai 7,20, China 7,68, India 8,63, Vietnam 8,65, dan Filipina 8,80. Sementara di urutan teratas sebagai negara terkorup adalah Indonesia dengan nilai 9,10.

Dengan pemeringkatan ini, Singapura, Jepang, dan Hongkong dinilai para pelaku usaha sebagai tempat yang paling bersih untuk berbisnis.

Isu korupsi bisa sangat merugikan bagi Indonesia. Oleh sebab itu, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dituntut untuk bisa menangani masalah korupsi ini, ungkap PERC yang telah melakukan survei pemeringkatan tersebut selama 18 tahun.

Menurut PERC, Presiden Yudhoyono terpilih oleh rakyat karena merasa sudah muak dengan pemerintahan sebelumnya yang penuh dengan korupsi.

Filipina, sebagai negara yang menduduki peringkat kedua terkorup setelah Indonesia, pada pemerintahan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo saat ini dinilai lebih bersih dibandingkan dengan pemerintahan Ferdinand Marcos.

Namun, sulit untuk membandingkan apakah pemerintahan Arroyo lebih bersih dibandingkan dengan pesaing politiknya, yaitu Joseph Estrada, jika Joseph yang terpilih menjadi presiden, ungkap PERC.

Thailand, meski dinilai memiliki tingkat korupsi yang juga tinggi, secara peraturan dan penegakan hukum telah mengalami perbaikan. Dengan demikian, Thailand masih menarik bagi pelaku bisnis untuk berinvestasi.

Vietnam melakukan hal yang ekstrem dalam memerangi korupsi, seperti menghukum mati para koruptor. Sayangnya, reputasi mereka masih lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara Barat karena tidak adanya pemeriksaan dan penyeimbangan (checks and balances) dalam demokrasi. Vietnam juga tidak melakukan pemilihan yang bebas (free elections).

Menurut PERC, negara yang cukup bersih dari korupsi seperti Hongkong menyediakan bimbingan teknis kepada perusahaan atau pemerintahan dalam hal melakukan bisnis yang sukses di Asia.

Momentum tsunami
Menurut PERC, bagi Indonesia sendiri, pascatsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan sebagian Sumatera Utara hendaknya dijadikan momentum untuk membuktikan bahwa pemerintahan Indonesia bisa bersih.

Oleh karena itu, PERC mendesak agar Presiden Yudhoyono memastikan bantuan asing dapat disalurkan secara transparan berkaitan dengan proyek membantu masyarakat dan area yang terkena bencana tsunami.

Pascatsunami merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik serta standar transparansi, ungkap PERC.

Jika pemimpin terdahulu sukses dalam membasmi korupsi di Indonesia, tentunya ekonomi akan membaik. Selain itu, kelompok radikal tentunya bisa dimarjinalisasi sehingga bisa mengurangi ancaman mereka bagi keamanan negara dan kawasan, ungkap PERC. (AFP/TAV)

Sumber: Kompas, 9 Maret 2005