Mahkamah Konstitusi mendapatkan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Badan itu berpendapat laporan keuangan Mahkamah Konstitusi untuk tahun anggaran 2006 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya, auditor meyakini laporan keuangan instansi yang bersangkutan telah bebas dari kesalahan atau kekeliruan material.

Dalam sambutannya, Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan tidak ada penggunaan rekening negara yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi untuk menadah transfer uang haram. Tidak ada pula uang negara yang disimpan dalam rekening pribadi pemimpin dan karyawan, apalagi yang sudah meninggal dunia, katanya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan predikat laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian ini patut dicatat. Artinya sudah ada persamaan mindset (pola pikir) antara BPK dan Mahkamah Konstitusi, katanya. Rini Kustiani

Sumber: Koran Tempo, 1 Agustus 2007