Sebanyak 300 perusahaan akan berebut proyek logistik itu.

Pengadaan logistik pemilihan langsung kepala daerah rawan terjadi korupsi. Beberapa perlengkapan yang seharusnya tidak perlu diadakan ditenderkan kembali.

Misalnya kartu pemilih yang sudah ada sebaiknya tidak ditenderkan lagi, kata Ramlan Surbakti, Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum, kepada Tempo kemarin. Kartu pemilih yang dimaksud adalah kartu yang dimiliki pemilih saat mengikuti pemilihan presiden 2004.

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daftar pemilih pemilu sementara utama adalah daftar pemilih pada pemilu terakhir, yaitu pemilihan presiden 2004. Apalagi, dia menjelaskan, pemilihan kepala daerah sudah bisa dikategorikan sebagai pemilihan umum. Jika kartu pemilih pilpres bisa dipakai, itu efisiensi, ucap Ramlan.

Sayangnya, kata Ramlan, KPU tidak punya otoritas menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum daerah memakai kartu pemilih pada pemilihan presiden 2004. Sebab, KPU hanya berwenang mengawasi peraturan, evaluasi, dan tindakan penyimpangan aturan. Perencanaan dan pengadaan logistik menjadi tanggung jawab KPUD, ujarnya.

Untuk pengadaan komputer, Ramlan mengakui KPU telah menyerahkan komputer yang ada di setiap kecamatan ke Departemen Dalam Negeri dalam rangka program e-government pada 8 Desember 2004.

Saat ini KPUD DKI Jakarta telah memasuki masa tender. Senin mendatang adalah tahap penawaran harga. Tidak kurang dari 300 perusahaan akan berebut proyek logistik itu.

Ada tujuh logistik yang akan diperebutkan ratusan perusahaan itu, yaitu pencetakan surat suara, kartu pemilih, buku petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, formulir C; continuous form dan pita; tinta; serta bantalan dan alat pencoblos.

Bantalan harus tetap diadakan karena bantalan untuk pemilu presiden yang lalu sudah rusak, kata Ishak Ismail, Ketua Panitia Lelang Pemilihan Kepala Daerah, DKI kepada Tempo di kantor KPUD kemarin.

Pengadaan logistik oleh KPUD itu dinilai Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Arif Nur Alam rawan terjadi korupsi dan menimbulkan pemborosan.

Menurut dia, sebaiknya KPUD memanfaatkan sisa logistik pada pemilihan presiden 2004, di antaranya kartu pemilih, alat pencoblos, kotak suara, komputer, dan bilik suara.

Untuk mengetahui kondisi sisa logistik pemilihan presiden, KPUD harus mengumumkan kepada publik alat dan barang logistik yang masih dapat digunakan. Ajang pilkada jangan dijadikan ajang bisnis, ujar Arif. BADRIAH

Logistik yang Ditawarkan:
# Pencetakan surat suara Rp 7.677.252.770
# Pencetakan kartu pemilih Rp 6.809.093.500
# Pencetakan buku juklak/juknis Rp 2.972.860.000
# Pencetakan formulir C Rp 384.928.830
# Continuous form dan pita Rp 146.850.000
# Tinta Rp 742.500.000
# Bantalan dan alat pencoblos Rp 837.000.000

Logistik yang akan masuk proses tender.

Pagu Anggarannya:
# Tanda pengenal KPPS Rp 445.500.000
# Formulir model A.4 KWK Rp 534.600.000
# ATK Rp 662.849.000
# Cetak stiker kotak suara Rp 222.750.000

SUMBER: KPUD DKI JAKARTA

Sumber: Koran Tempo, 14 Juni 2007