Pengadaan barang dan jasa untuk proyek pemerintah dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK penuh korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan, sering kali persekongkolan tender antara penguasa dan pengusaha sudah dimulai sejak perencanaan proyek.

Dari 33 kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2005, 24 kasus di antaranya merupakan proyek pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.