Antikorupsi.org, Jakarta, (04/02/16) – Sejumlah tokoh lintas-iman menuntut Presiden RI Joko Widodo mengambil langkah tegas dalam upaya pelemahan pemberantasan korupsi.

Dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Pergerakan Griya Gusdur Jakarta, Kamis (04/02), para tokoh lintas iman mengeluhkan kondisi terkini perihal pemberantasan korupsi.

Ini termasuk berlangsungnya pembahasan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan upaya kriminalisasi terhadap mantan komisioner dan penyidik KPK.

Salah satu tokoh lintas-iman Shinta Nuriyah Wahid mengatakan, Presiden RI mesti mengambil langkah tegas untuk menyelesaikannya. “Jokowi harus benar-benar serius dengan janjinya memberantas korupsi,” kata istri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid ini.

Menurut Shinta, perhatian serius Presiden RI dibutuhkan mengingat korupsi masih marak terjadi. KPK yang selama ini ada di garis depan malah dilemahkan baik oleh DPR dan Pemerintah.

Tokoh lainnya, KH. Imam Azis bependapat bahwa pemberantasan korupsi semakin memprihatinkan. Sebab itu ia menuntut agar upaya pelemahan dihentikan, “Kami menyerukan agar pelemahan KPK dihentikan,” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut mereka membacakan pernyataan sikap menanggapi kondisi saat ini. Selain menagih janji dan menuntut ketegasan Presiden RI Joko Widodo dalam Revisi UU KPK dan kriminalisasi terhadap Novel Baswedan, mereka juga mengajak tokoh agama/keyakinan dan organisasi keagamaan lain untuk turut menyuarakan gerakan pemberantasan korupsi.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Shinta Nuriyah Wahid, Djohan Effendi, KH. Imam Aziz, Romo Johannes Hariyanto, Pendeta Krise Gosal, Nyoman Udayana, Ben Rahal, Euis, dan Suprih Suhartono. Rencananya pernyataan sikap tersebut akan turut diberikan kepada KPK.

DPR telah memulai pembahasan Revisi UU KPK sejak Senin (04/02). Adapun polemik kriminalisasi Novel Baswedan masih terus berlanjut. Pemerintah belum mengambil langkah tegas dalam menyikapi kasus-kasus tersebut.

(Egi)