Sikap tidak konsisten ditunjukkan partai politik menyikapi rencana kenaikan anggaran DPR yang meliputi gaji, tunjangan, dan uang kunjungan ke luar negeri. Sikap fraksi ternyata bertolak belakang dengan keputusan partainya. Sejak dulu, PAN menolak kenaikan itu, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir di Jakarta kemarin.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN Abdillah Thoha menyatakan, fraksinya mendukung kenaikan anggaran agar kinerja Dewan lebih baik. Namun, setelah rencana ini dikritik masyarakat, Fraksi PAN berbalik menolak kenaikan dengan alasan waktunya tak tepat.

Soal perbedaan sikap ini, baik Soetrisno maupun Abdillah enggan berkomentar. PAN, kata Soetrisno, punya mekanisme sendiri untuk mengambil sikap soal kenaikan anggaran ini. Sedangkan Abdillah hanya berkomentar singkat, Ada persoalan bangsa yang lebih penting.

Keputusan tak jauh berbeda juga terjadi di Partai Keadilan Sejahtera. Dua anggota Fraksi PKS di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ikut serta memutuskan kenaikan anggaran dalam rapat pleno BURT. Namun, Presiden PKS Tifatul Sembiring justru menolak keputusan yang sudah dibuat di BURT. Kami sudah menyampaikan memo, tapi tidak dihiraukan, kata Tifatul.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali memaklumi keinginan anggota DPR menaikkan anggaran. Kenaikan itu bisa dilakukan setelah persoalan BBM dan berbagai penyakit selesai, katanya. Namun, Ketua Fraksi Demokrat DPR Soekartono justru menolak rencana ini.

Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, semua fraksi menerima kenaikan anggaran. Tapi, untuk acara studi banding ke luar negeri, DPR menyerahkannya kembali ke komisi terkait dengan mengurangi jumlah anggota rombongan. Hanya Fraksi PKS yang menerima dengan catatan.

Peneliti LP3ES Encang Sobirin Najd mengatakan, seharusnya sikap tak konsisten partai politik tak perlu terjadi. Karena tak mendidik masyarakat, katanya. PURWANTO

Sumber: Koran Tempo, 18 Juli 2005