Muhammad Nazaruddin tidak bisa menerima pemecatannya sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat. Dia merasa keputusan Dewan Kehormatan (DK) tidak berdasar.

Mantan anggota Komisi II DPR ini bahkan melakukan serangan balik terhadap sejumlah elit partai yang dianggapnya berperan mendepaknya. Nazaruddin menandaskan, sebelum memberikan keputusan terhadap pemberhentian dirinya, Dewan Kehormatan seharusnya membawa hasil rapat ke Rapat Pleno DPP Partai Demokrat (PD).

Baru kemudian dirapatkan di pengurus harian terbatas. ‘’Setelah itu baru diputuskan atas keputusan DK. Jika langsung memutuskan, apa dasarnya mengusulkan seperti itu,”ujar Nazaruddin kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Menurut dia, apa yang disampaikan bukan persoalan menerima atau tidak menerima keputusan Dewan Kehormatan, melainkan pada bagaimana mekanisme DPP Partai Demokrat dijalankan dan semua keputusan pemberhentian dilakukan berdasarkan fakta. Dia pun menganggap keputusan yang dibuat Dewan Kehormatan sebagai rekayasa.

Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, Nazaruddin berpotensi menerapkan politik bumi hangus.Pilihan ini akan diambil apabila dia tidak ingin dikorbankan sendirian. Tentu dengan catatan Nazaruddin memiliki bukti-bukti riil untuk menarik aktor-aktor lain di internal Partai Demokrat dalam perkara-perkara pelanggaran kode etik dan hukum.

”Jadi kalau Partai Demokrat bisa melokalisasi, kasusnya hanya pada Nazaruddin, tentu dampaknya tidak akan seluas itu. Lain kalau Nazaruddin memakai politik bumi hangus bahwa dia tidak ingin mati dan dikorbankan sendirian dan indikasi itu ada,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Burhanuddin melihat, Nazaruddin masih mengangsur dan belum menyeluruh membuka data dan bukti yang dia bawa untuk membuktikan tudingannya ke sejumlah elit Partai Demokrat sehingga belum bisa diketahui apakah tuduhannya itu valid atau tidak.

”Jamjam ini, detik-detik ini, yang menentukan bagi elit Partai Demokrat untuk berkompromi dengan Nazaruddin, apakah kasus ini perlu dilebarkan semacam politik bumi hangus yang merugikan partai secara keseluruhan atau dilokalisasi pada aktor tertentu,”tandasnya.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti meyakini Nazaruddin memegang kartu truf dari sejumlah tokoh Partai Demokrat. Ia memperkirakan, Nazaruddin akan membuka keburukan-keburukan para tokoh partainya karena dia merasa telah dikhianati partai.

”Itu biasa kayak jurus China mabuk. Dia kalap juga, kenapa kok dia satu-satunya yang dijadikan ‘tersangka’ oleh partainya? Kenapa kok saya (saja) yang kena?”ujarnya. Ikrar melihat terlalu banyak kepentingan politik di internal Partai Demokrat, sehingga muncul saling serang sesama kader partai gara-gara kasus ini.

Menurut dia, jika di internal partai ada koordinasi yang baik, masalah ini tidak akan seperti ini. Lebih jauh dia memprediksi, konflik itu tidak mampu diredam Ketua Dewan Pembina Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menjamin partainya tetap solid meski diterpa perselisihan internal soal dugaan keterlibatan kader-kadernya pada dugaan suap Sesmenpora. Mantan Sekjen DPP Partai Demokrat ini mengakui akan melakukan komunikasi internal untuk menjembatani silang sekarut di tubuh partai.

”Tidak, tidak ada perpecahan. Ini adalah masalah internal Demokrat, domainnya DPP dan Dewan Pembina,kami akan mencoba untuk berkoordinasi bagaimana sebaiknya,” ujarnya seusai berdiskusi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,Wapres Boediono, dan pimpinan lembaga negara di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin.

Menurutnya, proyek besar yang sedang dilakukan Partai Demokrat saat ini adalah membersihkan diri dari tuduhantuduhan pelanggaran hukum, terutama tindak pidana korupsi. Karena itu, dia mempersilakan jika ada fakta-fakta hukum soal keterlibatan kader Partai Demokrat dalam dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games atau kasus lain untuk diungkap,termasuk jika hal itu dilakukan Nazaruddin.

Lantas serangan balik apa saja yang diluncurkan Nazaruddin? Secara tegas anggota DPR yang berangkat dari Dapil II Jember-Lumajang itu menuding Sekretaris DK PD Amir Syamsuddin sebagai pihak yang melakukan rekayasa luar biasa.Menurut dia,Amir yang melakukan pelanggaran etika dengan memutuskan sesuatu tanpa ada fakta hukum.

Nazaruddin lantas mengungkap rekam jejak koleganya tersebut. ”Beliau (Amir) pengacaranya koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ada hakim agung dilobi Pak Amir atas nama Demokrat untuk kepentingan kliennya,”bebernya. Nazaruddin secara tidak langsung juga menyinggung peran Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Menurutnya, isu pencopotan dirinya dari jabatan Bendahara Umum PD jelas mengaburkan kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dia menyatakan,nilai pengadaan di atas Rp50 miliar itu harus berdasarkan persetujuan menteri sehingga tidak mungkin Andi Mallarangeng tidak mengetahui kasus suap tersebut.

Pembangunan Wisma Atlet SEA Games ini menelan dana Rp199,635 miliar. ”Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nilai pembangunan di atas Rp50 miliar harus diketahui menteri. Sekarang dibuat isu-isu yang lain.

Makanya, Pak Andi saya rasa ikut terlibat,”kata dia. Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat dikonfirmasi membantah melakukan pelanggaran etika partai terkait profesinya sebagai advokat. Amir balik menantang agar Nazaruddin membuktikan tuduhan-tuduhannya.

Tuduhan Nazaruddin akan merugikan dirinya bila anggota Komisi VII DPR itu tidak bisa memberi bukti penguat. ”Kalau tak bisa dibuktikan, sama saja pencemaran nama baik,”ucapnya. Andi Mallarangeng juga menyangkal tudingan yang dialamatkan Nazaruddin kepada dirinya.

Dia juga membantah tudingan keterlibatan Choel Mallarangeng pada kasus yang bergulir di Kemenpora. Andi justru mempertanyakan mengapa dirinya dijadikan sasaran Nazaruddin. Keputusan pemberhentian berasal dari Dewan Kehormatan, sedangkan dirinya bukan anggota lembaga tersebut.

Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Demokrat itu pun mengingatkan, sebagai kader Partai Demokrat, Nazaruddin seharusnya menghargai mekanisme partai, apa pun keputusan DK. ”Yang jelas tuduhan seperti itu mengadaada. Sekarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berjalan menjalankan tugasnya.

Biarlah semuanya diusut KPK. Itu saja. Seluruh jajaran Kemenpora siap terbuka kerja sama penuh membantu KPK mengusut tuntas kasus ini,”tandasnya. Sementara itu, anggota DK PD EE Mangindaan menegaskan bahwa mekanisme yang ditempuh Dewan Kehormatan untuk mengambil keputusan terhadap Nazaruddin sudah sesuai prosedur.

Hanya saja, kemungkinan belum disampaikan DPP Partai Demokrat kepadanya. ”Sudahlah. Kan sudah diputuskan kemarin.Secara teknis eksekusinya memang lewat DPP. Surat keputusan (SK)-nya sendiri sudah ada di DPP, dan sudah diteken kok sama Ketua Dewan Kehormatan (Susilo Bambang Yudhoyono).

Tapi, mungkin belum disampaikan DPP ke dia (Nazaruddin),” papar dia kepada wartawan di Gedung DPR tadi malam. Menurut dia, keputusan Dewan Kehormatan mencopot Nazaruddin bukan berarti partai membenci dan membuangnya. Keputusan ini semata agar Nazaruddin bisa berkonsentrasi jika dirinya dituntut secara hukum.

”Kalau dia sekarang berbicara masalah hukum, itu hak dia. Kita juga tidak menyalahkan dia secara hukum ya. Kita membebaskan dia dari jabatan. Cuma itu saja kok,”imbuhnya. Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Internal Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan,jika memang ada fakta bukti hukum soal tudingan- tudingan Nazaruddin, lebih baik segera dibuktikan.

Namun, dia memahami kekesalan Nazaruddin terhadap beberapa nama di partainya. Dia pun memperingatkan orang-orang yang disebutkan Nazaruddin agar bersiap-siap jika memang semua yang ditudingkannya memang benar melanggar hukum. radi saputro/mn latief/fefy dwi haryanto/hendry sihaloho/robi khadafi  
Sumber: Koran Sindo, 25 Mei 2011