Tidaklah mudah menilai kinerja kejaksaan saat ini sejak Kabinet Indonesia Bersatu dilantik pada Oktober 2004 lalu. Padahal semakin banyak daftar para tersangka koruptor yang diperiksa di Gedung Bundar.

Selain itu, tahanan kejaksaan juga semakin sesak karena dihuni oleh tersangka korupsi, dibukanya kembali SP3 kasus-kasus korupsi besar (termasuk kasus BLBI), diperiksanya sejumlah kepala daerah dan politisi daerah oleh kejaksaan tinggi (226 perkara penuntutan korupsi dari Januari-April 2005).

Kenapa tidak mudah menilai kinerja kejaksaan? Karena kita masih tetap mendengar praktik korupsi dalam penanganan kasus oleh para jaksa, terutama di daerah. Selain itu, harapan masyarakat terhadap percepatan pelimpahan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM berat yang melibatkan