Upaya mendorong transparansi keuangan partai politik yang dilakukan ICW tampaknya sedikit demi sedikit mulai berbuah hasil manis.

Setelah menyodorkan permintaan informasi laporan keuangan partai ke sembilan partai politik, partai Hanura adalah salah satu yang memberikan respon positif. Meskipun harus melalui mediasi sengketa informasi yang dilakukan pada Selasa, 6 November 2012 di Komisi Informasi Pusat (KIP), kesepakatan perdamaian antara ICW dan partai Hanura disepakati. Dalam mediasi tersebut, hadir perwakilan ICW, Ade Irawan dan Abdullah Dahlan, partai Hanura diwakili Wasekjen DPP, Kristiawanto, serta Abdul Rahman Ma'mun dari Komisioner KI Pusat.

Adapun kesepakatan perdamaian yang tercapai meliputi beberapa hal. Pertama, partai Hanura bersedia memberikan informasi mengenai rincian program umum dan kegiatan partai dari tahun 2010 dan 2011. Hanura juga bersedia memberikan informasi mengenai rincian laporan keuangan partai dari 2010 hingga 2011 meliputi rincian rencana, laporan realisasi anggaran, rincian neraca, rincian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun Hanura meminta agar ICW bisa menunggu hasil audit paling lambat 5 bulan setelah mediasi. Keempat pasal kesepakatan damai tersebut ditandatangani oleh ketiga belah pihak.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rahman Ma'mun menegaskan jika dalam waktu lima bulan Hanura ingkar janji, maka ICW dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi putusan. Jika Hanura telah bersedia membuka keran informasi keuangan dan programnya kepada publik, ICW masih menunggu komitmen dari partai politik lainnya.***ATH