Jawaban diserahkan ke Freeport.

Para pejabat militer dan polisi yang diduga menerima uang dari PT Freeport Indonesia saat mereka bertugas di Papua pada periode 1998-2004 ramai-ramai menyangkal. Tidak benar. Kalau benar saya menerima, saya sudah kaya sekarang, ujar mantan Panglima Komando Daerah Militer Jayapura yang sekarang menjabat Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat, Mayjen Mahidin Simbolon, kepada Tempo lewat sambungan telepon pada Jumat (30/12).

Saat didatangi di kediamannya di kawasan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, tiga orang yang bekerja di rumah menyatakan bahwa Mahidin dan keluarganya sedang ke gereja. Tempo melihat sedan Mercedes dan Toyota di garasinya, sementara Toyota Land Cruiser dan Toyota Land Cruiser Hardtop terparkir di depan rumahnya.

Namun, soal uang ke para anak buahnya, dia mengaku tak tahu. Tanya Freeport saja, ujarnya.

The New York Times pekan lalu mengeluarkan hasil investigasinya soal Freeport. Sejak 1998 hingga Mei tahun lalu, Freeport telah merogoh dana US$ 20 juta (sekitar Rp 200 miliar) untuk militer dan polisi. Uang tersebut dibagi-bagikan kepada anggota TNI dan Kepolisian RI berpangkat jenderal, kolonel, mayor, dan kapten.

Juli lalu, sebuah lembaga nirlaba, Global Witness, mengeluarkan temuan senada. Rakyat di negara yang kaya seperti Indonesia dan pemegang saham perusahaan memiliki hak untuk tahu berapa yang dibayarkan ke pemerintah (termasuk militer dan polisi) dan kenapa, ujar Diarmid O'Sullivan.

Global Witness menyebut total uang yang masuk lewat Mahidin pada Mei 2001-Maret 2003 sekitar US$ 247 ribu. Di antaranya adalah yang diserahkan pada Mei 2002 sekitar US$ 64 ribu. Dana tersebut untuk rencana proyek militer 2002 seperti yang dicatat New York Times.

Global Witness juga menyebut uang sekitar US$ 57.800 yang diserahkan kepada Mahidin yang disebut sebagai uang bulanan yang dibayar pada Juni 2001-Maret 2003. Uang ini dinyatakan untuk jasa keamanan dan biaya administrasi.

Komandan pasukan di kawasan Freeport, Letkol Togap F. Gultom, juga dinyatakan menerima sejumlah uang. Selama enam bulan pada 2001, dia mendapat US$ 100 ribu untuk biaya makan, dan lebih dari US$ 150 ribu pada tahun berikutnya.

Freeport juga memberikan tiket penerbangan bagi para komandan dan keluarganya, termasuk Brigadir Jenderal Polisi Raziman Tarigan.

Raziman, yang sekarang menjabat Kepala Pusat Pengendalian Deputi Operasi Markas Besar Polri, belum bersedia berkomentar. Saya lagi cuti. Saya belum membaca koran itu, ujarnya saat dihubungi.

Sementara itu, Togap F. Gultom, yang saat ini menjabat Kepala Staf Korem 172 Prajawirayakti, Jayapura, juga tak bersuara. Mantan Komandan Kodim 1716 Mimika ini hanya mengatakan, Silakan konfirmasi ke Freeport saja.

Freeport sendiri menampik memberikan uang kepada personel. Uang yang diberikan adalah untuk logistik dan infrastruktur. Dana untuk tahun 2004 sekitar US$ 6 juta, ujar juru bicara Freeport, Siddharta Moersjid, saat dihubungi pada Juli lalu. Saat itu diakui sebanyak satu batalion anggota TNI diperbantukan menjaga keamanan di Freeport. FANNY FEBIANA | LITA OETOMO | ENI SAENI

Sumber: Koran Tempo, 2 Januari 2006