Mabes Polri tak ingin kasus rekening liar kembali menerpa lingkungannya. Untuk keperluan itu, kemarin digelar sosialisasi penertiban rekening dengan menggandeng Departemen Keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap 3.195 rekening liar yang diverifikasi Departemen Keuangan per 28 Februari 2007 mengungkapkan, Polri berada di nomor dua sebagai lembaga/departemen yang memiliki rekening liar terbanyak. Kini bisa dikonfirmasi jika rekening resmi kami berjumlah 1.056 buah, kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sisno Adiwinoto usai mengikuti acara.

Menurut Sisno, jumlah itu terdiri atas sekitar 20 rekening per Polda (dikalikan dengan 31 Polda yang ada di tanah air). Lalu ditambah dengan rekening di tingkat Polres yang jumlahnya sekitar 450 buah. Yang kemarin sempat dipermasalahkan itu ada 64 rekening yang tidak terdaftar. Tapi, itu bukan penyimpangan dana tapi soal tertib administrasi, katanya.

Kesalahan administratif itu bisa terjadi, lanjut Sisno, karena beberapa satuan kerja (satker) sudah dilikuidasi namun rekeningnya belum sempat ditertibkan. Misalnya dulu di Polda ada Diklat namun sekarang tidak ada. Juga dulu diperbolehkan satu satker punya lebih dari satu rekening, sekarang ini tidak boleh, tambahnya.

Acara yang berlangsung tertutup di Gedung Rupatama Mabes Polri itu dibuka oleh Kapolri Jenderal Pol Sutanto. Yang disosialisasikan adalah Permenku 57/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Permenku 58/2007 tentang Penertiban Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga. (naz)

Sumber: Jawaw Pos, 1 Agustus 2007