Luncurkan UPG, Jakarta Perangi Gratifikasi

Pemprov DKI Jakarta bersama ICW menyelenggarakan peluncuran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibalut dalam diskusi publik bertajuk Jakarta Menolak Gratifikasi. Diskusi diselenggarakan di Balai Agung di Balaikota DKI Jakarta hari ini (25/2) yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Koordinator ICW Ade Irawan.

Dalam sambutannya, Ade Irawan mengatakan kerjasama bersama Pemprov DKI Jakarta bukanlah yang pertama kalinya, sebelumnya ICW telah mendukung Pemprov DKI dalam pembuatan Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Memang biasanya kita membongkar kasus dan melaporkan, tetapi melihat konsistensi dan harapan dari Pak Gubernur kami membantu dan mendampingi Pemprov DKI,” kata dia.

Menurut Ade, faktor kepemimpinan dalam melawan korupsi sangatlah berpengaruh. Pasalnya, pemimpin yang bersih, jujur, dan antikorupsi akan berpengaruh pada bawahannya, demikian pula sebaliknya pemimpin yang korupsi dipastikan bawahannya juga korupsi.

Dalam riset yang di lakukan ICW, korupsi aparat birokrasi tidak berjalan sendiri tetapi terdapat tekanan dari atasan, karena harus menyetor kepada atasan. “Tantangan di pemerintahan antara lain adalah soal gratifikasi, terutama mereka yang punya konflik kepentingan,” ucapnya. Karenanya diyakini, adanya Petunjuk Pelaksana (Juklak) dalam pelaksanaan UPG dapat  mengurangi potensi korupsi.

Selanjutnya, ICW akan terus mengawal implementasi UPG sampai Jakarta bebas gratifikasi. “Ini bisa jadi contoh bagi daerah dan birokrasi untuk mengikuti, kalau Jakarta berhasil maka daerah lain juga akan ikut,” tegas dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Ahok menjelaskan, tak dipungkiri bahwa pejabat kerap ditawari gratifikasi oleh banyak pihak. “Semenjak menjadi Bupati di Belitung dulu ada saja yang menawarkan ini itu tetapi saya tolak karena gratifikasi, saya suruh bawa pulang saja dari pada bikin repot,” ujar Ahok.

Ia jelaskan, kenaikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) merupakan upaya Pemprov DKI agar menghasilkan kinerja yang baik oleh PNS yang jujur dan tidak korupsi. Walaupun dalam hal ini gaji tidak menentukan apakah seseorang akan korupsi atau tidak, namun jika gaji yang diberikan teralu kecil akan lebih rawan gratifikasi. “Kalau gaji terlalu kecil sampai tidak bisa menyekolahkan anak, Anda mungkin akan mencuri. Karenanya mesti ada keseimbangan,” ucap Ahok.

Ahok menegaskan akan menindak tegas bentuk pungli apapun di lingkungan Pemprov DKI jika terbukti maka langsung di-staf-kan. Salah satu bukti pembenahan sistem pelayanan yang bersih di DKI adalah pelaksanaan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) yang meski baru seumur jagung namun sudah terlihat kemajuan bagaimana pelayanan yang diberikan lebih baik.

“Kita lihat pelayanannya sudah pakai hati, jadi jangan buat masyarakat pusing biar kita saja yang pusing,” tegas dia.