Hingga kemarin, keuangan KPUD Kota Malang terus diblejeti tim Bawasprov Jatim. Tim yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pemeriksa Keuangan itu akan bertugas hingga 20 Agustus.

Namun, berbeda dengan hari-hari sebelumnya tim bawasprov tidak bersedia membeberkan hasil pemeriksaan lanjutan tersebut. Bahkan, kepada Bawaskot Malang tim juga bungkam. Mereka akan menyampaikan laporan langsung kepada wali kota, terang Kepala Bawaskot Malang Mardioko.

Pada pemeriksaan kemarin tim tersebut dikomandani oleh Bambang Sardono. Lebih jauh Mardioko mengatakan, saat itu Bambang sama sekali tidak melaporkan hasil audit yang dilakukan tim Bawasprov selama 10 hari kemarin. Bambang hanya melaporkan pada Bawaskot, bahwa masa kerjanya di Malang tinggal dua hari lagi. Yakni hari ini dan besok. Karena itulah, Bambang meminta pada Bawaskot untuk menjembatani pihaknya dengan Wali Kota Peni Suparto besok pagi. Selain pamitan, Bawasprov sekaligus akan melaporkan hasil audit yang telah mereka lakukan. Hasil audit ini pun hanya dilaporkan secara informal, ujar Mardioko kemarin.

Meski begitu, sumber terpercaya koran ini mengatakan, selain mengaudit penggunaan dana APBN selama pemilu legsilatif dan pilpres I lalu, Bawasprov juga menyoroti dana TPS yang diduga fiktif pada masa itu. Ini dilakukan setelah Panwaslu Kota Malang menyoroti sekitar 70 TPS yang tidak terealisasi pada pemilu legislatif dan pilpres I. (nen)

Sumber: Radar Malang, 19 Agustus 2004