Kunjungan UMY ke ICW Perluas Wawasan Gerakan Antikorupsi Anak Muda

Selasa siang, 3/3/2015 Kantor ICW kedatangan tamu para generasi muda mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam kunjungannya, mahasiswa-mahasiswi ini terlihat antusias dan tertarik untuk mengetahui kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kunjungan ini dihadiri oleh 88 mahasiswa UMY dan diterima oleh koordinator Baru ICW, Adnan Topan Husodo, dan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah.

Antusiasnya mahasiswa akan perkembangan korupsi di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan saat sesi tanya jawab, seperti proses rekruitmen anggota ICW, idealisme ICW dalam memberantas korupsi, ruang lingkup kerja ICW, dan sumber dana yang didapat ICW. Dari jawaban yang dijelaskan, ICW melakukan rekruitmen menggunakan pendekatan proses magang guna mencari anak muda yang fokus pada pemberantasan korupsi hingga terbentuknya keputusan apakah dirinya cocok bergabung dengan ICW atau tidak.

Dengan menganut nilai bahwa korupsi adalah masalah bersama, ICW bergabung dan bersatu untuk membantu kinerja, khususnya KPK, dalam memberantas korupsi. Cara ICW bisa tahu mengenai tindakan korupsi, salah satunya dari laporan masyarakat, yang nantinya direview. Lalu akan diproses apakah benar itu tindakan korupsi atau tidak, jika bisa diproses maka akan di follow up dan dilanjutkan dengan investigasi untuk mencari modus, siapa yang terlibat, dan pasal berapa yang disangkakan.

Selain itu dijelaskan juga bahwa sumber dana ICW didapat dari lembaga internasional, namun tetap pada dasar kepercayaan dari publik. Ada juga dana dari publik yang jumlahnya minimal Rp 75 ribu dengan ada batas maksimal, guna menjaga agar dana tersebut tidak berdasarkan suatu kepentingan.

“Transparansi dana bisa dilihat dari website, di sana sudah dijelaskan. ICW menjaga supaya selalu menjadi NGO yang mandiri dan bersih,” tegasnya Adnan Topan Husodo.

Peneliti ICW, Abdullah, juga menjelaskan terkait kasus korupsi yang sedang hangat di masyarakat seperti dana siluman APBD DKI Jakarta. Dijelaskan bahwa APBD siluman DKI memang benar-benar ada. Hal ini dibuktikan dengan pengadaan barang dan jasa yang ribuan kali dilipatgandakan dan sangat tidak wajar.

“Guna mengawal kasus ini, ICW telah mengadakan pelatihan dan launching tools anti gratifikasi pada para pegawai Pemprov DKI,” katanya.

Dalam penanganan kasus, peran Presiden dalam kepemimpinan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dengan Joko Widodo (Jokowi),  jika dibandingkan masih lebih baik SBY. Hal ini disebabkan Jokowi lebih banyak mendengar keluhan di sekitarnya dibandingkan dengan upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan ketika kepemimpinan SBY yang sensitif dengan keluhan di sekitarnya, SBY cepat bertindak untuk memotong kriminalisasi KPK dalam kasus cicak vs buaya jilid 1.