Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan Perpustakaan dan Pojok Antikorupsi. Tujuannya, menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin, agar masyarakat memperoleh informasi tentang korupsi dan upaya pemberantasan korupsi. ”Jangan seperti sekarang, masyarakat tahunya pemberantasan korupsi itu tebang pilih,” ujar Jasin di kantornya kemarin.

Pojok Antikorupsi merupakan bagian dari Anticorruption Clearing House KPK, hasil kerja sama dengan pemerintah Jerman. Gerai Pojok Antikorupsi itu akan diletakkan di Bandara Soekarno-Hatta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, SMA 70 Jakarta, Universitas Paramadina, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pojok Antikorupsi berisi referensi pemberantasan korupsi yang dapat diakses lewat komputer yang telah disediakan. Masyarakat juga dapat mengakses data laporan harta kekayaan pejabat negara dalam tambahan berita negara.

Selain Pojok Antikorupsi, KPK meluncurkan program Indonesia Memanggil Pakar. Program ini mengajak masyarakat yang memiliki keahlian tertentu bergabung secara sukarela dalam pemberantasan korupsi. Tujuannya, mencari dukungan pengetahuan dan keahlian dari berbagai pakar untuk memberantas korupsi. SUTARTO

Sumber: Koran Tempo, 7 Januari 2009

-----------------

Berbelanja sambil Pantau Aset Pejabat

KPK Buka Pojok Antikorupsi

Masyarakat tak perlu bersusah payah mencari informasi kekayaan pejabat negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas lokasi sosialisasi seputar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan membuka Pojok Antikorupsi di sejumlah lokasi yang mudah diakses publik. Misalnya, di mal, pusat perbelanjaan, bandara, kantor polisi, universitas, dan sekolah.

Pojok Antikorupsi kemarin resmi diluncurkan. Di setiap Pojok Antikorupsi, masyarakat dapat mengakses informasi seputar LHKPN pejabat tertentu. Masyarakat juga bisa membaca beragam referensi pemberantasan korupsi hingga penyerapan anggaran negara yang sudah dibelanjakan komisi.

Pojok Antikorupsi itu berbentuk rak buku yang dilengkapi perangkat komputer untuk mengakses data digital. Program itu terlebih dahulu dipasang di lobi gedung KPK.

Layanan tersebut merupakan kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zuzammnerbait (GTZ) Indonesia, sebuah lembaga bantuan yang didanai pemerintah federal Jerman. Lembaga tersebut yang selama ini memberikan pendanaan. ''Inisiatifnya tetap datang dari kami. Ini juga bentuk akuntabilitas. KPK bekerja tak ada yang ditutup-tutupi. Kami juga menginginkan kesamaan pandangan masyarakat soal pemberantasan korupsi,'' jelas Wakil Ketua KPK Moch. Jasin kemarin.

Menurut Jasin, Pojok Antikorupsi untuk tahap pertama dibuka di sejumlah mal di DKI. ''Tahap pertama delapan tempat strategis dulu. Nanti terus berkembang ke luar DKI Jakarta,'' ungkapnya.

Sebenarnya, kata Jasin, KPK juga menerima permintaan pemasangan Pojok Antikorupsi di beberapa stasiun. ''Namun, itu tengah kami pikirkan soal keamanan perangkatnya dari tangan jahil,'' ucapnya.

Selain Pojok Antikorupsi, kemarin KPK meluncurkan dua program secara bersamaan. Yakni, mengundang para pakar melalui program Indonesia Memanggil Pakar (IM Pakar). Itu dilakukan karena tindak pidana korupsi sudah merambah semua sektor. ''Kami membutuhkan bantuan pakar apa pun untuk menilai potensi terjadinya korupsi,'' terang Jasin.

Kehadiran para pakar tersebut, terang dia, hanya bersifat sukarela. ''Kalau kami membutuhkan bantuan, mereka bisa kami panggil. Lalu, diberikan alokasi biaya,'' ucapnya.

Satu lagi, ujar Jasin, adalah pembukaan perpustakaan. Masyarakat bisa mendatangi perpustakaan untuk menggali berbagai macam referensi pemberantasan korupsi. Saban hari petugas hanya membatasi 20 pengunjung. (git/agm)

Sumber: Jawa Pos, 7 Januari 2009