Koruptor dana kemanusiaan dan pelaku tindak kekerasan diduga bekerja sama dalam melakukan teror yang selama ini terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Hal itu tampak dari banyaknya kasus kekerasan yang muncul seiring dengan upaya pengungkapan kasus korupsi dana kemanusiaan Poso.

Dugaan itu disampaikan Manager Kampanye Yayasan Tanah Merdeka, Sulteng, Mahfud Masuara, Minggu (27/11). Sebelumnya, sejumlah tokoh agama di Poso juga menyampaikan kasus kekerasan di Poso kerap terjadi setelah kasus korupsi dana pengungsi mencuat ke permukaan.

Menurut Mahfud, bagi koruptor kekerasan diperlukan sebagai teror terhadap pihak-pihak yang mencoba mengungkap kasus korupsi dana kemanusiaan Poso. Mahfud menunjuk contoh kasus pembunuhan Kepala Desa Pinedapa Cornelius Ndale (48), 5 November 2004, dan peledakan bom dua kantor LSM di Poso, 28 April 2005. Cornelius adalah saksi untuk sejumlah kasus korupsi dana kemanusiaan, sedangkan dua LSM yang kantornya dibom sering menyuarakan pengungkapan kasus korupsi tersebut.

Dalam kurun 2000-2004 diperkirakan lebih dari Rp 160 miliar dana kemanusiaan mengucur ke Poso. Namun, dalam pemanfaatannya diduga banyak terjadi penyimpangan.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulteng Syamsul Alam Agus mengatakan, polisi harus melihat kaitan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Banyak saksi kasus korupsi yang menjadi korban tindak kekerasan.

Alam dan Rinaldy menyatakan, untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan di Poso dibutuhkan Tim Gabungan Pencari Fakta yang beranggotakan orang-orang independen dan profesional. (REI)

Sumber: Kompas, 28 November 2005