Kelompok Kerja Gerakan Moral Ormas Islam Jihad Melawan Koruptor Bantuan Likuidasi Bank Indonesia terus bekerja.

Setelah melakukan deklarasi, mereka aktif mendatangi lembaga-lembaga yang dianggap dapat membantu memburu koruptor BLBI. Perburuan itu tidak akan berhenti sampai uang negara yang diambil koruptor kembali dan pelakunya dipenjara.

Hal ini disampaikan Ketua Pokja Jihad Melawan Koruptor BLBI, Abdul Asri Harahap, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/8), seusai bertemu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution.

Kami sesungguhnya tidak rela uang negara dipakai untuk membayar utang koruptor BLBI itu. Apalagi saat ini mereka bebas berkeliaran dan bahkan mereka juga sudah dilepaskan serta bisa membeli lagi perusahaannya, ujar Asri Harahap.

Pokja yang dipimpinnya, menurut Asri Harahap, juga berencana menemui Presiden, Wakil Presiden, DPR, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, dan Kepolisian Negara Indonesia.

Pokja Jihad Melawan Koruptor BLBI ini antara lain berisi wakil dari Nahdlatul Ulama (Sulthon), Muhammadiyah (Rizaludin Kurniawan), Al Irsyad (Umar Husen), Persis (Taufiq Rahman), Al-Wasliyah (Aziz Ritonga), KAHMI (Abdul Asri Harahap), ICMI (Nudirman Munir), dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (Mukhtar).

Bola salju
Nudirman Munir mengharapkan, gerakan moral yang dilakukan ini bisa menjadi bola salju yang mendapat sambutan banyak pihak. Itu sebabnya, desakan untuk memburu koruptor BLBI akan terus dilakukan.

Keadaan bangsa seperti sekarang ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus mendorong para penegak hukum untuk membenahi diri, ujarnya.

Kepada Pokja Jihad Melawan Koruptor BLBI, Kepala BPK Anwar Nasution mengatakan, kasus BLBI sebenarnya sudah selesai dilaporkan sejak tahun 2000.

Kami sudah menyampaikan laporannya. Jadi, bukan kami lagi yang mengurus. Sekarang urusannya kejaksaan, kepolisian, dan sekarang ada KPK, ungkapnya.

Menurut Anwar, perang melawan korupsi ini memang harus dimulai dari diri sendiri. Pegangannya pada moral berbangsa dan ajaran nilai keagamaan yang dipegang dengan baik.

Anwar mencontohkan, akibat menanggung utang, APBN negara harus mengeluarkan bunga utang hingga puluhan miliar. Padahal, dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dan pendidikan yang sangat dibutuhkan rakyat. (MAM)

Sumber: Kompas, 10 Agustus 2007