Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrahman Ruki di Jakarta, Selasa (15/8), menyatakan, KPK saat ini sedang menyelidiki dan memeriksa dugaan korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur Bank Dunia di Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono di Jakarta mengatakan, korupsi yang dilakukan dalam proyek-proyek yang berasal dari dana pinjaman pihak luar negeri, termasuk Bank Dunia, adalah sangat memalukan. Ia mengusulkan pelakunya harus mendapat sanksi keras.

Dunia internasional juga mengamati Indonesia, ujarnya.

Sebelumnya situs Bank Dunia memberitakan, 26 Juni lalu, Bank Dunia menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diteken oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Andrew Steer. Surat tersebut menyatakan akan menarik kembali kucuran dana Bank Dunia bagi pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan dan sejumlah proyek lainnya akibat praktik korupsi. Dana itu berjumlah lebih dari 4,7 juta dollar AS. Dugaan korupsi tertuju ke pejabat Departemen Pekerjaan Umum, kontraktor, dan konsultan.

Ditanya wartawan seusai menghadiri acara di Istana Negara, Jakarta, kemarin, Sri Mulyani mengatakan, Kita sampaikan ke Bank Dunia bahwa pemerintah sangat serius.

Saya menganggapnya bahwa jika belum ada investigasi, itu belum bisa ditindaklanjuti. Kita tidak ingin menanggung kerugian korupsi itu sendiri. Kita bersama Bank Dunia, lanjut Sri Mulyani.

Di tempat yang sama, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, Korupsi itu, kan, baru dugaan Bank Dunia. Kami sekarang tengah melakukan pemeriksaan untuk membuktikannya.

Senin (14/8), para tokoh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Federasi Serikat Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koalisi Anti Utang, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia datang di kantor redaksi Kompas, Jakarta.

Mereka menyampaikan rencana tuntutan kepada pemerintah untuk mencabut produk hukum dan kebijakan pemerintah yang merupakan produk IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Juru bicara untuk lima lembaga swadaya masyarakat itu, Kusfiardi dan Taufik, menyatakan bahwa mereka juga akan melakukan aksi-aksi unjuk rasa berkaitan dengan tuntutan tersebut di berbagai tempat di Jakarta. (HAR/VIN/OSD)

Sumber: Kompas, 16 Agustus 2006