Antonius Benny Susetyo atau lebih akrab dengan panggilan Romo Benny adalah seorang Rohaniawan dan sekaligus aktivis gerakan kebudayaan dan moral bangsa. Kiprah Romo Benny dikenal karena kegigihannya memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keragaman. Romo Benny merupakan salah satu aktivis atau tokoh agama yang dikenal sangat kritis untuk isu antikorupsi dan menjadi pembela Komisi Pemberantasan Korupsi ketika muncul sejumlah upaya pelemahan terhadap lembaga antikorupsi ini.  

Terlibat aktif dalam sejumlah forum dan lembaga maupun pusat studi yang berkaitan hak asasi manusia, kerukunan beragama, dan kebudayaan. Selain masih menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAKI) Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Benny juga merupakan salah satu pendiri Setara Institute (Institute for Democracy and Peace). Terakhir, sejak Juni 2017 lalu Romo Benny diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Penasehat Khusus pada Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).  

Dalam wawancara dengan Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch pada 31 Juli 2017, Romo Benny menjawab sejumlah pertanyaan mengenai korupsi yang dinilai telah menjadi budaya di Indonesia, penanganan kasus korupsi dalam proyek E-KTP, dan belum tuntasnya penanganan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK.

Korupsi itu apa sih?

Korupsi itu adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusian dan keadilan karena dia menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Jadi korupsi itu yang menciptakan kemiskinan, penderitaan, dan penghinaan terhadap Pancasila. Jadi kalau orang melakukan korupsi maka sebenarnya dia menghina Pancasila. Apa yang dihina? Yang dihina yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kalau orang beriman maka seharusnya mau peduli terhadap mereka yang kecil, lemah, dan miskin.

Tapi dengan korupsi berarti dia menggunakan kewenangannya atau menyalahgunakan kewenangannya untuk diri sendirinya dan memiskinkan orang. Berarti orang yang tidak mencintai manusia itu tidak mencintai Tuhan-nya. Jadi korupsi itu sebenarnya adalah orang yang tidak mencintai Tuhan. Jika Tuhan dicintai maka dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, golongan, atau kelompoknya. Karena itu melakukan korupsi berarti penghinaan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu Pancasila. Jadi korupsi itu sederhananya apa sih? Orang yang sebenarnya menghina terhadap Tuhan-nya.

Jika melihat kinerja KPK yang banyak menangkap pejabat dan bahkan baru saja menetapkan Ketua DPR sebagai tersangka, apa pendapat Romo?

KPK memang fungsinya tidak saja melakukan monitoring tapi juga menegakkan hukum. Artinya bahwa memang korupsi di negara kita masih korup. Mengapa terjadi itu karena kekuasaan itu selalu menggunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga apa yang dilihat pada peristiwa saat ini ketika KPK melakukan itu memang birokrasi kita masih sarang penyamun. Jadi yang harus kita lakukan adalah memastikan KPK harus menjalankan fungsinya. Apa yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Persoalannya adalah kebanyakan orang sudah membiarkan bahkan mengatakan korupsi sebagai suatu yang lumrah dan wajar. Ketika KPK melakukan itu dianggap tidak wajar. Jadi sebenarnya adalah persoalan sebuah persepsi korupsi itu suatu yang wajar dan ini menyebabkan negara bangkrut, miskin, dan menderita. Maka tugas KPK adalah memerangi korupsi.

Supaya korupsi tidak menjadi kebiasaan dan tidak menjadi alat atau tujuan memperkaya diri. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK adalah tugasnya dan memang harus didukung. Jadi kalau ada partai-partai tidak mendukung KPK maka sebenarnya dia mengkhianati nuraninya sendiri. Karena apa? Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta transparan itu adalah amanat reformasi. Jadi KPK menjalankan amanat reformasi. Dulu mengapa terjadi reformasi adalah karena adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), jadi tugas KPK salah satunya adalah memberantas KKN. Jadi kalau melawan KPK artinya melawan Reformasi. Banyak orang tidak paham tentang fungsi yang dijalankan oleh KPK, tapi sebagian besar orang-orang juga punya kepentingan melemahkan KPK karena kepentingan mereka terganggu.

Bagaimana menanggapi bahwa korupsi itu menjadi budaya di Indonesia?

Mengapa korupsi dianggap budaya, karena korupsi seringkali dibiarkan. Jika kita bicara budaya maka itu adalah nilai. Nilai itu yang tertanam seperti budaya gotong royong atau budaya kerja keras. Budaya itu sistem nilai dan sistem nilai yang sedang dibangun adalah sistem nilai yang positif dan bukannya yang negatif. Korupsi itu bukan budaya justru korupsi itu melawan budaya. Tapi karena semua orang mengatakan bahwa korupsi sebagai suatu yang wajar maka menjadi kebiasaan justru sekarang harus diganti jangan jadi kebiasaan.

Oleh karena itu KPK harus tegas dan tidak perlu takut karena publik akan dukung untuk mengembalikan budaya dalam arti yang sebenarnya. Budaya itu nilai luhur - adi luhung, yaitu budaya ini selalu menyangkut orang yang berbudaya. Hal itu adalah orang yang punya budaya malu, budaya tidak korupsi, bersih, transparan. Itulah yang disebut budaya. Jadi ada orang salah konsep seolah korupsi itu budaya karena untuk melanggengkan korupsi itu sendiri. Maka sebenarnya tugas KPK adalah mengembalikan budaya yang sebenarnya misalnya budaya malu, budaya tidak serakah, budaya untuk tidak memperkaya dirinya sendiri, budaya hidup sederhana, budaya transparan. Itu tidak hanya pencegahan tapi juga dengan tindakan. Pencegahan tanpa penindakan tidak ada gunanya. Maka untuk memutus mata rantai korupsi harus diputus dua-duanya.

Apa pendapat soal pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan (Penyidik senior KPK) yang sampai saat ini pelakunya belum ditemukan?    

Saya selalu mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah tantangan bagi Kapolri. Sehingga Pak Tito Karnavian (Kapolri), dengan segala prestasinya dan orang akan berharap ini akan bisa dituntaskan. Saya berharap dan yakin Pak Tito akan menyelesaikan kasus ini. Maka itu dukungan publik diperlukan, perlu ada sinergi antara tim KPK dengan tim Polri untuk mengungkap apa yang sudah menjadi keterangan Novel Baswedan, harusnya ditindaklanjuti. Maka perlu ada kesadaran jika hal ini dibiarkan dan jika kasus ini tidak terungkap maka kewibawaan pemerintah menjadi taruhannya. Maka pertanyaaanya adalah keseriusan, political will, saya rasa Pak Tito akan menuntasakn kasus ini sebagai bagian perbaikan citra Polri dimata publik.

Tantangan KPK dimasa mendatang bagaimana? Ada kekhawatiran dari publik bahwa dalam penanganan atau persidangan kasus korupsi proyek E-KTP hanya membongkar namun tidak menuntaskan?

Ke depan KPK harus bisa membuktikan kepada publik jika menetapkan seseorang sebagai tersangka maka alat buktinya kuat. Saya yakin KPK bisa lakukan itu. Lalu KPK harus didukung publik, butuh tekanan publik dan tekanan politik tapi juga kemampuan KPK menyampaikan data-data kepada publik.

Saya rasa ini bukan persoalan menang kalah, tapi persoalan kebenaran. Dan kebenaran pada saatnya akan terungkap. Maka KPK jangan takut dan hadapi persidangan praperadilan dengan menyiapkan bukti-bukti, orang-orang yang menjadi saksi yang kompeten dan punya keahlian dan juga memonitoring jangan sampai media dimainkan untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek. Artinya publik sudah bosan dengan retorika dan dengan politik pencitraan, dan politik hanya mencari untung.

Makanya saatnya KPK harus meyakinkan kepada publik bahwa apa yang telah ditetapkan telah punya alat bukti, maka pakailah hukum sebagaimana mekanisme jangan perhatikan politik karena politik harus tunduk pada hukum, Hakim juga harus punya nurani, jika hakim tidak punya nurani maka dia akan mendapatkan catatan buruk, maka sejarah akan mencatat mereka jika hakim-hakim itu mengkhianati nuraninya maka ia akan menghadapi masalah bukan disini namun pada akhir zaman nanti. Makanya hakim harus punya integritas, punya moral, dan punya nurani. Jangan sampai nurani anda gadaikan hanya agar anda mendapatkan sesuatu. Maka dibutuhkan kontrol publik yang sangat kuat maka saya yakin publik akan paham betul dengan masalah ini. Hanya KPK tinggal mempersiapkan alat bukti ini, saksi ahli, dan kemampuan sosialisasi ke publik. Ini adalah sebuah pertarungan wacana publik untuk membuktikan kebenaran.

Pewancara: Kurnia Ramadhana

Penulis: Emerson Yuntho