Pengurus KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Malang Raya, meminta parpol supaya tidak membebani bacabupnya dengan biaya tinggi. Pasalnya, hal itu bisa mengarah kepada pemerasan parpol kepada bacabupnya dan berdampak pada perilaku korupsi ketika terpilih sebagai bupati. Masyarakat harus mengontrol parpol dan bacabupnya. Sehingga, tidak ada money politics yang sebenarnya justru merugikan masyarakat, ujar Koordinator KIPP Wahyudi Hidayat, kemarin.

Menurut Wahyu, permintaan sejumlah uang kepada bacabup sudah di luar batas etika. Sebab, untuk menjadi seorang bupati saja, bacabup harus memanggung semua biaya proses pencalonan hingga pencoblosan. Hal ini bertentangan dengan proses demokrasi negara-negara maju. Seharusnya parpol menjadi sponsor, bukan bacabup itu yang membiayai parpol, tandas dia.

Wahyu melanjutkan, jika permintaan uang ini dituruti bacabup, tentu dampaknya setelah terpilih sebagai bupati. Sebab, bacabup tersebut akan berupaya mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan untuk pencalonannya.

Wahyu menambahkan, salah satu cara untuk mengantisipasinya adalah sebaiknya parpol menyarankan bacabupnya untuk komitmen mengembangkan atau membangun fasilitas umum yang rusak. Sehingga, tutur dia, uang tersebut bisa bermanfaat daripada harus memberi uang kepada parpol untuk kepentingan kelompok.

Sementara itu, anggota KPUD Istomo Gatot juga mengungkapkan hal sama. Untuk menghindari money politics dan perilaku negatif saat bacabup terpilih, parpol harus membangun komitmen dengan menyalurkan uang melalui kampanye simpatik.

Kampanye tersebut bisa membangun sekolah atau tempat ibadah yang rusak, membangun jalan, memperbaiki jembatan, atau melalui panti asuhan. Hal ini akan lebih bermanfaat, serta bacabup itu tidak merasa kehilangan ketika kalah dalam pilbup nanti. Langkah ini lebih bermanfaat daripada bacabup melakukan money politics atau berkampanye dengan alat peraga, kata Istomo. (don)

Sumber: Radar Malang, 28 Maret 2005