Antikorupsi.org, Jakarta, 31 Maret 2016 – Jalur Calon Independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) jangan dijadikan sekedar alternatif kendaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurut Dahnil, tidak pantas apabila jalur independen dipilih ketika seorang calon gagal bernegosiasi dengan Partai Politik. “Bukan pilihan mulia,” katanya dalam diskusi ‘Mahar Politik dan Deparpolisasi’ di Aula KH. Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah, Jakarta, 31 Maret 2016.

Jalur independen sebaiknya dipilih sebagai panggilan masyarakat. Jalur itu juga semestinya menjadi kritik atas Partai Politik yang memiliki setumpuk permasalahan. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah kegagalan melahirkan calon pemimpin yang baik.

Isu deparpolisasi lalu bisa menjadi salah satu cara untuk mengkritik Partai Politik. Deparpolisasi, menurut Dahnil juga harus bertujuan untuk memperbaiki Partai Politik. “Jadi bukan untuk menolak Partai Politik.”

Menanggapi anggota Partai Politik yang menentang wacana deparpolisasi tersebut, Dahnil mempersilakan Partai Politik untuk melawan wacana yang kini berkembang itu. “Tapi dengan meningkatkan kualitasnya.”

Hadir dalam diskusi tersebut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Anggota Pusat Belajar Anti Korupsi Dompet Dhuafa Ridwan Affan, dan Advokat Saor Siagian.

(Egi)