Ketua KPK Kecewa IPK Bergerak Lambat; Pelayanan Publik Masih Buruk, Indonesia Nomor 30 Terkorup
Pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menunjukkan hasil dengan membaiknya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 2006 yang dirilis Transparency International. Namun, pergerakan yang lambat itu mengecewakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrachman Ruki.
Skor itu sangat menyedihkan. Kenaikan indeks sangat lambat. Itu artinya pelayanan publik di negara kita masih buruk, pencegahan korupsi masih jalan di tempat, dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi di atas meja, kata Ruki saat peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Global 2006 di Medan, Senin (6/11).
IPK Indonesia tahun 2006 adalah 2,4 dan menempati urutan ke-130 dari 163 negara. Sebelumnya, pada tahun 2005 IPK Indonesia adalah 2,2, tahun 2004 (2,0) serta tahun 2003 (1,9). Untuk kawasan Asia, Singapura tetap merupakan negara terbersih dengan IPK 9,4.
Tahun 2006, dari 163 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat ke-130 bersama Azerbaijan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Etiopia, Papua Niugini, Togo, dan Zimbabwe.
Dimensi pencegahan
Menurut Ruki, dalam aspek represif pemberantasan korupsi mengalami kemajuan. Pejabat korup yang sebelumnya tidak tersentuh hukum sudah banyak yang ditangkap dan diadili. Namun, dari aspek pencegahan, belum ada kemajuan.
Tidak cukup hanya kemauan politik, tetapi harus ada komitmen kuat dan gerakan lebih progresif, ujarnya.
Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis mengatakan, kenaikan 0,2 itu memang jauh dari memuaskan. Dengan perangkat pemberantasan korupsi yang lengkap, seharusnya bisa mencapai IPK lebih tinggi.
Kecilnya kenaikan IPK Indonesia, menurut Mulya, dipengaruhi beberapa hal. Pertama, pemberantasan korupsi yang masih tebang pilih. Kedua, terjadi pertikaian destruktif antara lembaga penegak hukum. Ketiga, menguatnya kembali kroniisme, dan keempat, lemahnya media.
Saat ini muncul fenomena baru yang turut memengaruhi lambatnya kenaikan IPK, yaitu koruptor bisa melawan balik atas tindakan pemberantasan korupsi. Banyak cara yang mereka lakukan untuk menghambat kerja pemberantasan korupsi, kata Mulya.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Rizal Malik mengatakan, berdasarkan survei di berbagai negara, didapati kesimpulan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi adalah negara miskin. (FRO)
Sumber: Kompas, 7 November 2006
--------------
Turun, Perilaku Korupsi Indonesia
Indeks Persepsi Naik, Timor Leste Lebih Baik
Perilaku korupsi di Indonesia berangsur-angsur berkurang. Ini bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi/CPI 2006 yang naik daripada tahun sebelumnya. Menurut data Transparency International (TI) di Berlin, Jerman, kemarin, CPI Indonesia naik dari 2,2 pada 2005 menjadi 2,4 pada 2006.
Dengan nilai 2,4 itu, Indonesia berada di posisi ke-130 di antara 163 negara yang disurvei. Dengan nilai tersebut, Indonesia setara dengan Azerbaijan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Etiopia, Papua Nugini, Togo, dan Zimbabwe.
Indonesia hanya unggul atas negara-negara miskin seperti Kamerun, Ekuador, Niger, Venezuela, Angola, Kongo, Kenya, Kyrgyzstan, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Tajikistan, dan Turmenistan.
Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah indikator korupsi di setiap negara mulai skala nol sampai sepuluh. Nol menunjukkan parahnya tingkat korupsi dan sepuluh menunjukkan rendahnya korupsi.
Dalam rilisnya, TI menyatakan, ada korelasi antara tingkat korupsi dan kemiskinan di suatu negara. Korupsi menjebak jutaan (manusia) dalam kemiskinan, kata Pimpinan Transparency International Huguette Labelle.
Meskipun telah ada peraturan dan hukum antikorupsi yang dibuat tahun ini, masih banyak yang harus dilakukan sebelum ada peningkatan kehidupan orang-orang miskin.
Meskipun lebih baik daripada tahun lalu, ternyata kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia masih kalah oleh Timor Leste. Negeri bekas provinsi ke-27 Indonesia itu duduk di posisi ke-111 dengan CPI 2,6. Tahun lalu, TI belum menyurvei negara itu.
Lantas, negara-negara manakah yang tingkat korupsinya paling rendah (terbaik)? Empat besar nilai CPI terbaik adalah Finlandia, Islandia, Selandia Baru, dan Denmark. (naz)
Sumber: Jawa Pos, 7 November 2006