Penafsiran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR atas permintaan penundaan dan pengajuan kembali proyek pembangunan gedung baru DPR memicu reaksi keras dari pimpinan dewan. Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan siap menindak mereka yang bersikeras melanjutkan proyek senilai Rp 1,1 triliun tersebut.

''Saya sudah katakan, pimpinan DPR, termasuk pimpinan BURT, sudah sepakat menyetop dulu segala rencana (pembangunan gedung DPR). Jika ada jajaran setjen yang menyatakan akan terus, dia akan melihat konsekuensi terhadap dirinya,'' tegas Marzuki di Jakarta kemarin (8/9).

Dia mengungkapkan, kajian ulang yang dimaksud adalah keseluruhan rencana proyek. Yaitu, mulai biaya, fasilitas bangunan, hingga kualitas agar sesuai dengan standar. ''Apa boleh buat, saya akan mencopot kalau dia (kepala biro pemeliharaan bangunan dan instalasi setjen DPR, Red) tetap melaksanakan sebelum kajian yang kami inginkan selesai,'' ungkapnya.

Wakil ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat itu juga mengakui, tidak menutup kemungkinan anggota setjen tersebut bersikeras karena telanjur menerima sesuatu dalam proses selama ini. ''Saya tidak mau men-judge dulu. Tapi, kalau ada perilaku menerima upeti atau semacamnya, bawa buktinya dan laporkan ke saya, pasti akan saya proses,'' tegas Marzuki.

Atau, lanjut dia, bukti-bukti tersebut bisa langsung dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, jika benar indikasi tersebut muncul, hal itu sudah termasuk tindak pidana korupsi. ''Sudah jadi domain KPK untuk juga menindaknya,'' imbuhnya.

Sehari sebelumnya, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Mardiyan menyatakan, permintaan kajian ulang oleh pimpinan dewan hanyalah untuk teknis pembangunan. Pihaknya hanya akan mencari pos-pos teknis yang bisa dihemat.

Sementara itu, desain gedung Menara Nusantara DPR yang telah direncanakan tidak akan diubah. Alasannya, tim teknis sudah cukup lama mematangkan konsep tersebut, yaitu sejak tiga tahun lalu. (dyn/c5/agm)
Sumber: Jawa Pos, 9 September 2010