Korupsi membawa dampak buruk bagi masyarakat, salah satunya dirasakan oleh buruh di Indonesia. Akibat dari praktek korup yang terjadi di penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk manipulasi penyusunan regulasi maupun aturan di internal tempat buruh bekerja. Hal ini sama saja menyebabkan hak buruh tidak terabaikan dan kesejahteraan buruh tidak terpenuhi. Antikorupsi.org memiliki kesempatan mewawancarai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DPP Aneka Industri Obon Tabroni di Kantor IndonensiaCorruption Watch (ICW) Senin, 29/6/22015 setelah usai kunjungan puluhan buruh guna membuka jaringan dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Obon Tabroni merupakan pendiri FSPMI di Bekasi pada tahun 1999, sejak itulah dirinya menjabat menjadi ketua konsulat FSPMI cabang Bekasi. Obon juga pernah menjadi vice presiden bidang organisasi di FSPMI dan dirinya berniat untuk mencalonkan diri menjadi kepada daerah Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 yang akan datang. Niat tersebut didasari atas adanya penindasan yang dilakukan pemerintah daerah  dan perusahaan dalam memberikan kesejahteraan kepada buruh.

Bisa digambarkan, apa kaitannya korupsi dengan buruh selama ini?

Korupsi sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan yang kami terima selama ini, dan hal ini sangat berkaitan dengan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Misalnya perusahaan mau melakukan investasi di suatu wilayah maka ada proses perizinan yang sangat berkaitan dengan dugaan praktik korup, karena dipastikan dana yang dikeluarkan menggunakan dana upah buruh. Karena biasanya perusahaan tidak akan menggunakan dana keuntungan atau dana bunga bank. Dan hal ini para buruh tidak tahu.

Selain itu, sistem outsourcing yang diterapkan perusahaan banyak merugikan buruh dalam kebijakan upah. Karena banyak kontrak yang dikeluarkan (PHK) perusahaan, ternyata proses PHK itu illegal, dan hal tersebut dipastikan akan berdampak bagi sistem kerja dan kehidupan buruh.

Apa pandangan anda pribadi tentang korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini?

Akutnya korupsi di Indonesia membuat saya dan buruh menjadi putus harapan ditambah dengan peran KPK yang saat ini dilemahkan. Kalau beberapa tahun lalu kita melihat bagaimana taringnya KPK merobek kasus korupsi besar di Indonesia, dibantu dengan gerakan masyarakat sipil seperti ICW dan lainnya. Namun, saat ini saya pribadi sangatlah pesimis bahwa Indonesia akan bebas dari korupsi.

Biasanya modus korupsi seperti apa yang sering terjadi di lingkungan buruh?

Tentunya, kalau kami melihat fenomena di perusahaan yang berkaitan dengan pemerintahan yaitu kebijakan yang diberikan kepada buruh. Selain itu banyaknya perusahaan yang didatangi ‘oknum-oknum berseragam’ yang biasanya saat menjelang lebaran meminta tunjangan hari raya ke perusahaan. Hal tersebut berpotensi korupsi atau sama saja ada pemberian suap disitu.

Oknum-oknum ini membawa dampak buruk bagi buruh, baik dalam pemberian upah yang menjadi tertunda karena uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pos, serta membuat buruh menjadi sulit untuk mengontrol kebijakan-kebijakan perusahaan khususnya yang merugikan buruh.

Bagaimana upaya buruh dalam mendobrak praktik korupsi yang dirasakan selama ini?

Membangun kesadaran kepada buruh menjadi faktor utama, hal itu disampaikan baik melalui pendidikan yang dilakukan secara formal maupun diskusi biasa. Selain itu buku-buku ringan yang dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi buruh. Dengan upaya tersebut diharapkan membawa dampak positif, setidaknya buruh mengetahui apa itu korupsi, apa saja modus-modus korupsi yang terjadi baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan kehidupan mereka.

Karena selama ini buruh tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan jika terjadi korupsi, kriteria pelaporan korupsi itu bisa dilaporkan, bukti-bukti apa saja yang harus di bawa. “Buruh selama ini tidak tahu hal tersebut, oleh karena itu kita berharap ICW mau memberikan sosialisasi bagaimana korupsi tersebut dan penindakannya kepada kami para buruh.”

Kita berharap dibangunnya kesadaran buruh bahwa korupsi merupakan musuh bersama dan berdampak bagi kehidupannya. Misalnya dengan menunjukkan adanya infrastruktur yang rusak, biaya pendidikan yang mahal dan harga kesehatan yang mahal. Ketika buruh sadar apa yang ada di sekelilingnya, maka mereka sendiri dapat mencegah korupsi.

Apakah regulasi yang ada saat ini telah menunjang perbaikan kehidupan buruh, atau sebaliknya?

Regulasi yang berkaitan dengan buruh saat ini sangat rentan akan korupsi. Sesungguhnya aturan yang ada telah baik namun tidak dibarengi dengan sanksi. Seperti aturan terkait pengupahan, karena aturan tersebut hanya sebatas pajangan, maka rawan diselewengkan pengawasannya.

Contoh kasus misalnya, dinas keternagakerjaan seharusnya berwenang memberikan sanksi dalam penerapan aturan. Namun saat perusahaan melakukan pelanggaran misalnya telat membagikan THR  dan kita para buruh melaporkan ke dinas ketenagakerjaan, siapa yang dapat mengkontrol bahwa perusahaan tersebut telah dijatuhi sangsi sesuai aturan? Longgarnya pengawasan membuat perusahaan dapat memberikan seribu alasan untuk bedalih dan lari dari tanggungjawab.

Kedepan apa yang mau dilakukan gerakan buruh dalam gerakan pemberantasan korupsi?

Terus membangun solidaritas dan mencoba melakukan perubahan di sistem yang kita pandang selama menjadi titik krusial kenapa akhirnya buruh sulit untuk sejahtera. Selain itu menambah pengetahuan teman-teman buruh tentang korupsi agar lebih mudah memberantas korupsi mulai dari dirinya sendiri, kemudian lingkungan kerja, dan akhirnya lingkungan kehidupannya.

Apa harapan buruh kepada pemerintah terkait korupsi dan kesejahteraan?

Korupsi sangat berkaitan dengan pelanggaran aturan, maka aturan yang tidak jelas dipastikan akan menyengsarakan buruh. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat regulasi dan aturan yang jelas serta konkrit bagi buruh di Indonesia.

Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan hukuman bagi para koruptor. Karena hukum yang dirasa ringan membuat banyak pejabat dan oknum yang tidak jera untuk korupsi dan korupsi lagi. Salah satunya memberikan hukuman mati dinilai dapat membuat jera, karena korupsi memberikan kerugian dan masalah panjang bagi generasi bangsa.