Laporan harta kekayaan Widjanarko Puspoyo, mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog, yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2006 belum bisa diumumkan. Sebab, masih ada kekurangan dokumentasi, seperti sertifikat yang mendukung data laporan itu.

Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Muhammad Sigit, Minggu (27/5), menjelaskan, saat ini pihaknya tidak akan meminta kelengkapan dokumen itu kepada Widjanarko. Sementara di-pending dahulu. Kami juga berpikir, sekarang tidak bisa diterbitkan. Ia sedang diperiksa jaksa untuk kasus korupsi. Kalau di pengadilan, sumber kekayaannya itu kan diperkarakan jaksa, katanya.

Selain itu, tambah Sigit, saat ini Widjanarko sudah tidak berstatus penyelenggara negara lagi. Perubahan status juga menjadi alasan LHKPN untuk tak mengejar guna mengklarifikasi laporan kekayaannya. Namun, laporan kekayaan Widjanarko tahun 2006, yang meningkat dibandingkan tahun 2001, terbuka bagi kepentingan penyidikan jaksa.

Hari Jumat lalu Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Muhammad Salim mengatakan, jaksa baru memiliki data LHKPN Widjanarko tahun 2001. Laporan tahun 2006 belum diperoleh.

Rencananya, jaksa akan mencocokkan aset Widjanarko di lapangan dengan LHKPN. Widjanarko ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan sapi potong impor. Ia juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan dana ilegal dalam pengadaan komoditas oleh Bulog, bersama adiknya, Widjokongko Puspoyo.

Dalam pengumuman LHKPN tanggal 23 April 2001, total harta kekayaan Widjanarko per 23 Maret 2001 sebesar Rp 5,362 miliar. Harta itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp 728 juta, harta bergerak Rp 2,314 miliar, giro dan setara kas lain Rp 2,21 miliar, piutang Rp 350 juta, dan utang sebesar Rp 280 juta. Tanah dan bangunan yang dilaporkan berada di Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sementara Widjokongko yang pernah menjabat Direktur Keuangan PT Jamsostek dalam laporan ke LHKPN tanggal 31 Mei 2004, total kekayaannya Rp 11,088 miliar. (idr)

Sumber: Kompas, 29 Mei 2007