Informasi yang sampai ke publik soal gugatan kepada mantan Presiden Soeharto tak sesuai dengan maksud Kejaksaan Agung. Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara Dachmer Munthe menuding ada pihak yang berupaya memelintir fokus gugatan kejaksaan terhadap Yayasan Supersemar milik Soeharto.

Perlu dicatat, kami tidak mempersoalkan uang beasiswa. Justru kami berupaya menarik uang (yang diduga diselewengkan itu, Red) supaya bisa diberikan kepada ribuan orang yang berhak mendapatkan beasiswa itu. Ada upaya untuk mengalihkan persoalan dengan memelintir fokus gugatan ini, ujarnya ketika ditemui pada Peringatan Ke-47 Hari Bakti Adhyaksa di Kompleks Kejagung kemarin.

Fokus gugatan Kejagung adalah Soeharto, bukan kepada pihak penerima beasiswa Supersemar. Gugatan kami fokuskan kepada Soeharto karena ini urusan negara dengan yayasan. Kami berharap, dengan gugatan perdata ini, Soeharto menunjukkan ke mana aliran uangnya, ujarnya, lantas menambahkan ada dugaan uang Yayasan Supersemar itu lari ke sejumlah perusahaan keluarga dan kroni mantan Penguasa Orde Baru itu. Misalnya, Sempati Airways dan PT Timor Putra Nasional (TPN).

Jika telah diketahui ke mana aliran dana beasiswa Supersemar itu, sambung Dachmer, dana itu segera ditarik Kejagung. Dia juga berharap agar tidak ada pihak yang menganggap tujuan Kejagung mengajukan gugatan perdata kepada mantan Presiden Soeharto adalah untuk mempersoalkan uang beasiswa di yayasan tersebut.

Ditemui secara terpisah, Kejagung Hendarman Supandji menegaskan bahwa pihaknya menduga kuat adanya dana beasiswa Supersemar yang masuk ke perusahaan-perusahaan Tommy Soeharto. Itulah yang sedang kami gugat dalam kasus HM. Soeharto, kasus Supersemar, kata Hendarman, didampingi Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi.

Sebelumnya, pengacara Soeharto O.C. Kaligis menyatakan telah siap menghadapi gugatan perdata Kejagung. Menurut pengacara senior itu, gugatan yang disampaikan Kejagung tersebut mengada-ada. Tudingan bahwa mantan penguasa Orde Baru itu menyelewengkan dana Yayasan Supersemar yang dikumpulkan dari pemerintah dan masyarakat dianggap tak benar. Nggak mungkin penyelewengan dana. Pada waktu itu, semua setuju, termasuk MPR mandataris kok.(nue/ein)

Sumber: Jawa Pos, 21 Juli 2007