Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui sering mendapat tekanan saat menangani kasus-kasus korupsi, baik di pusat maupun di daerah.

Kalau soal tekanan itu bukan hal baru. Tim kita baik di pusat maupun di daerah sering mengalami itu, kata Kapuspenkum Kejagung Soehandoyo kepada Media di Jakarta, kemarin.

Handoyo menyebut sejumlah daerah yang pernah mengalami teror saat proses penanganan korupsi sedang berlangsung di kejaksaan. Daerah-daerah itu antara lain Mataram, Kendari, Denpasar, Padang, Bengkulu, dan Banten.

Biasanya yang melakukan teror itu adalah pihak-pihak yang 'kegerahan' dengan proses hukum yang sedang berlangsung, ujarnya.

Sementara di Jakarta, kata Handoyo, antara lain terjadi saat Kejagung mulai menangani kasus Bank Mandiri. Ketika itu, ungkap Handoyo, muncul pernyatakan dari pihak tertentu bahwa penanganan kasus Bank Mandiri mengganggu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Yang seperti ini kami anggap menghambat proses hukum, karena apa yang dikhawatirkan itu tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi yang terjadi di bank itu, tegas Handoyo.

Dalam pemahaman Kejagung, tutur Handoyo, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai adanya pihak yang berupaya menghambat pemberantasan korupsi, di satu sisi memberi warning kepada para pelaku agar tidak melakukan itu, dan di pihak lain memberikan support kepada aparat hukum agar tidak gentar menghadapi ancaman.

Presiden Yudhoyono mengajak seluruh rakyat bersatu dan bekerja keras dalam pembangunan, termasuk dalam pemberantasan korupsi.

Kalau itu semua mendapat penilaian positif, sebagai bangsa Indonesia, kita berterima kasih. Tetapi ini baru awal. Masih panjang perjalanan kita, kita tidak boleh cepat puas, karena seperti pemberantasan korupsi, bukan main itu tantangannya, dan ada pihak lain, yang terus terang, menghalangi, menghambat, bahkan kadang menggagalkan. Tapi harus jalan terus. Membangun pemerintahan yang efisien, harus jalan terus, tegas Presiden kepada wartawan usai menerima kunjungan PM Polandia Marek Belka, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (2/7).

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Yudhoyono mengaku sulit memberantas korupsi. Bahkan, Presiden mensinyalir ada gerakan untuk melawan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas di Jakarta, Sabtu, menyatakan KPK selama ini belum mengalami ancaman secara langsung, tapi dari berbagai informasi yang diperoleh, ada pihak tertentu yang melakukan konsolidasi untuk menghambat proses hukum yang sedang ditangani di lembaga itu.

Ancaman secara fisik atau intervensi belum kita rasakan, tapi informasi dari berbagai sumber sejalan dengan apa yang dikemukakan Presiden itu, bahwa ada kekuatan yang sedang berkonsolidasi untuk menghambat pemberantasan korupsi, tukasnya.

Ditanya apakah KPK sudah memiliki data mengenai pihak yang berupaya menghambat pemberantasan korupsi, Erry mengatakan upaya itu dilakukan baik oleh kelompok yang sudah terkena kasus korupsi maupun yang berpotensi terkena kasus korupsi. (Hil/Hnr/P-1)

Sumber: Media Indonesia, 4 Juli 2005