Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) C Panitia Anggaran DPR, yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2005, sepakat tentang bantuan pembiayaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pusat untuk 11 provinsi dan 215 kabupaten/kota sebesar Rp Rp834,9 miliar.

Namun demikian, dana bantuan dari pusat tersebut belum termasuk biaya pengamanan pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan oleh Polri. Dalam APBNP 2005, Polri mengajukan dana pengamanan sebesar Rp400 miliar.

Pembahasan bantuan dana pilkada dari APBNP 2005 oleh panitia kerja anggaran DPR sudah final. Besarnya yakni Rp834,9 miliar, jelas Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi di Jakarta, kemarin.

Besarnya dana bantuan pilkada kepada daerah tersebut, lanjutnya, sudah berdasarkan kesepakatan antara DPR dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pencairannya baru dapat dilakukan setelah melalui rapat paripurna DPR untuk mengesahkan perubahan APBN 2005.

Dari Rp834,9 miliar, bantuan pembiayaan pilkada kepada daerah dialokasikan sebesar Rp744,3 miliar. Sisanya, Rp90,6 miliar, diperuntukkan untuk membiayai operasional Desk Pusat Pilkada yang dibentuk oleh Depdagri.

Besarnya bantuan dana pilkada bagi daerah sudah sesuai dengan yang diajukan oleh Depdagri, yakni Rp744,3 miliar. DPR memandang banyak daerah yang belum siap dari sisi pendanaan untuk melaksanakan pilkada 2005 karena UU-nya baru disahkan pada akhir 2004, tambah Hafiz.

Untuk pembiayaan operasional Desk Pusat Pilkada Depdagri, lanjutnya, panitia kerja DPR hanya menyetujui Rp90,6 miliar dari yang diajukan sebesar Rp142,1 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta administrasi penduduk.

Untuk pembiayaan Desk saat ini, Depkeu telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp 20 miliar guna menalangi pembiayaan operasional Desk.

Dipaparkannya, berdasarkan masukan dari Depkeu, besarnya pengajuan dana oleh Polri dinilai terlalu besar dan di luar kemampuan pembiayaan APBNP 2005. Depkeu secara tegas mengatakan hanya dapat merekomendasikan sebesar Rp150 miliar untuk pengamanan pilkada. Tidak lebih.

Panitia kerja anggaran DPR, lanjutnya, juga memandang nilai tersebut terlalu besar, terlebih banyak pos pembiayaan yang diajukan oleh Polri tersebut yang belum menjadi prioritas saat ini.

Polri mengajukan Rp160 miliar untuk membeli kendaraan Water Canon. Rencananya itu mau kita hapuskan. Memangnya kita mau perang? Lagi pula, tidak seluruh daerah yang terjadi konflik. Kita ingin optimalisasi anggaran, tegasnya.

Daftar kekayaan
Sementara itu, Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman, seusai bertemu dengan Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin, mengatakan penyerahan laporan daftar kekayaan kandidat kepada KPK adalah syarat mutlak, untuk mengikuti pilkada.

Salah satu syarat bagi calon kepala daerah yang mengikuti pilkada adalah menyerahkan daftar laporan kekayaan dan mengumumkannya kepada publik. Jika syarat itu tidak dilakukan, calon tersebut tidak dapat maju terus dalam pemilihan, kata Progo.

Sementara itu, calon Gubernur Kalimantan Tengah dari PDIP Teras Narang kemarin, menyampaikan visi dan misi sebagai calon Gubernur Kalteng 2005-2010 di hadapan rapat Paripurna DPRD. Ia sendiri dalam pidatonya menyatakan siap mundur sebagai Gubernur Kalteng bila dalam waktu 3 tahun tidak terjadi perubahan di provinsi itu.

Menurut Teras, masyarakat Kalteng sudah terlalu lama hidup dalam kondisi tingkat keseriusan pemerintah yang belum optimal menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat.

Penyediaan kebutuhan masyarakat seperti jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang murah dan merata belumlah terpenuhi.

Di tempat berbeda, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Iskandar Mandji kepada Media di DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin, mengatakan Partai Golkar sangat yakin bisa memenangkan sekitar 60% pilkada di seluruh Indonesia. Pasalnya, partai ini memiliki mekanisme untuk menjaring calon kepala daerah, yang memang layak 'jual'.

Kami menyiapkan calon kuat yang ditetapkan oleh rapat pimpinan daerah (rapimda) untuk maju dalam pilkada, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Iskandar Mandji kepada Media, di ruang kerjanya, di DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin.

Keyakinan itu antara lain didasarkan pada performance partai yang makin bagus, dan terus mendapat tempat di hati masyarakat. Semua itu, kata Mandji, juga didukung oleh kader partai yang tetap solid, tidak seperti partai lain yang cenderung ribut setelah menyelenggarakan musyawarah. (Msc/Naz/JN/SS/CR-36/P-3)

Sumber: Media Indonesia, 7 Juni 2005