Tahun 2010 banyak menorehkan peristiwa penting bagi Bantul. Bumi Projo Tamansari itu punya bupati baru, Sri Suryawidati, yang menggantikan suaminya sendiri, Idham Samawi. Tahun 2010 juga tahun pembuka tabir kasus korupsi di Bantul. Bidang pangan kini terancam.

Perjalanan Bantul tahun ini diawali penerimaan dana rehab pascagempa bagi 34 desa, masing-masing sebesar Rp 48 juta hingga Rp 250 juta. Bersamaan dengan itu mencuat kasus korupsi dana rekonstruksi gempa. Setidaknya 11 laporan korupsi telah masuk ke kejaksaan dan sebagian besar melibatkan pamong desa.

Beberapa di antaranya adalah Rp 1,62 miliar di Desa Temuwuh, Rp 1,1 miliar di Desa Dlingo, Rp 2 miliar di Desa Mangunan, Rp 900 juta di Desa Selopamioro, dan Rp 1,4 miliar di Desa Parangtritis. Modus korupsi dengan cara memotong dana yang diterima tiap keluarga dengan besaran bervariasi Rp 1 juta hingga Rp 7 juta.

Tak hanya dana rekonstruksi, korupsi juga terjadi pada proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) untuk gempa dan bantuan alat produksi. Modusnya pengajuan data fiktif untuk kemudian dipotong dananya. Besar potongan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga Rp 7 juta per korban.

Satu per satu pamong desa telah menerima vonis dari Pengadilan Negeri Bantul. Lurah Desa Temuwuh Basuki divonis penjara tiga tahun. Dukuh Semampir, Panjangrejo, Darmadi divonis satu tahun. Dukuh Mancingan, Parangtritis, Tri Waldiyanan divonis 20 bulan. Untuk kasus di desa lainnya, tahapannya baru pada penuntutan dan keterangan saksi.

Kasus korupsi dana gempa tersebut sempat menjadi sorotan publik. Sebab selama ini Bantul selalu dijadikan acuan pada penanganan bencana karena penanganan gempa tahun 2006.

Mantan Bupati Bantul Idham Samawi bahkan sempat menjadi saksi bagi para terpidana dan terdakwa kasus tersebut. Pada kesaksiannya, ia menjelaskan soal kebijakan kearifan lokal dalam pengelolaan dana gempa. Namun, dengan dalih apa pun, pemotongan dana gempa tidak dibenarkan. Sebab dana itu harus diterima oleh mereka yang berhak dengan besaran yang sesuai.

Gonjang-ganjing korupsi dana gempa itu muncul bersamaan dengan pemilihan umum kepala daerah. Komitmen para calon menjadi pertaruhan politik.

Pasangan Sri Suryawidati-Sumarno berhasil memenangi pilkada, mengalahkan pasangan Sukardiyono-Darmawan dan Kardono-Ibnu Kadarmanto. Mereka menang 67,77 persen suara dan mengantongi 13 catatan pelanggaran serta penggunaan strategi calon boneka dengan memasang Kardono-Ibnu Kadarmanto.

Pergantian kepala daerah tak membuat isu korupsi surut. Sebaliknya satu per satu temuan kasus bermunculan.

Beberapa di antaranya dugaan kasus suap Rp 500 juta yang melibatkan Sekretaris Daerah Bantul Gendut Sudarto, kasus akuisisi Bantul Radio, serta kasus tembakau virginia. Sampai sekarang, kasus-kasus tersebut masih berada di tangan kejaksaan.

Petaka pertanian
Tahun 2010 juga menjadi ancaman bagi produksi pangan di Bantul. Anomali iklim dan cuaca membuat banyak petani gagal panen sehingga produksi pangan terganggu. Kondisi itu tentu memengaruhi perekonomian keluarga para petani.

Petaka itu mulai terasa sejak bulan Mei. Hujan yang turun di tengah musim kemarau membuat 90 hektar lahan bawang merah dan 115 hektar kedelai terendam air. Akibatnya, petani gagal panen dan sebagian terpaksa panen dini.

Kejadian itu terparah sepanjang sejarah pertanian di Bantul. Petani tidak menduga hujan turun dengan intensitas tinggi. Menurut perhitungan mereka, awal Mei sudah memasuki kemarau. Ternyata keliru.

Banjir di lahan pertanian terus meluas saat masuk musim hujan pada sejak Oktober lalu. Tingginya curah hujan juga membuat puluhan hektar tanaman tembakau dan cabai rusak.

Tak hanya karena anomali iklim, ancaman pangan juga datang dari lahar dingin Merapi. Setidaknya, ada 9 hektar sawah dan 1 hektar tanaman tebu terendam lumpur lahan dingin.

”Serangan wereng coklat juga sempat mengancam. Namun, dengan kesigapan pemerintah, serangan tersebut bisa diatasi sehingga tidak sampai parah seperti di daerah lain,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edy Suharyanto.

Menurutnya, berbagai tantangan alam itu dipastikan membuat produksi pangan di Bantul tahun 2010 mengalami penurunan. ”Angka produksi pangan masih hitung. Tahun depan kami berharap bisa pulih, minimal seperti tahun 2009,” katanya.

Demam berdarah

Catatan penting sepanjang tahun ini juga datang dari dunia kesehatan. Kasus demam berdarah dengue (DBD) tahun ini melonjak lebih dari 100 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga triwulan III 2010, kasus DBD tercatat 1.213 kasus, sedangkan sepanjang 2009 tercatat 628 kasus.

Sementara lima pasien DBD meninggal dunia tahun ini, sedangkan tahun 2009 tercatat tiga orang meninggal. Sebagian besar kasus DBD menyerang warga di daerah yang berbatasan dengan kota (aglomerasi), seperti Banguntapan, Sewon, Kasihan, Piyungan, dan Sedayu. Daerah-daerah itu merupakan wilayah padat permukiman dengan mobilitas penduduk yang relatif tinggi.

Guyuran hujan yang relatif sering di sela-sela musim kemarau menjadi ladang subur bagi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, vektor virus demam berdarah. Air hujan menyisakan genangan-genangan air yang menjadi media tepat bagi penetasan telur-telur nyamuk. Meskipun terjadi lonjakan sangat tinggi, pemerintah setempat belum menetapkannya sebagai kejadian luar biasa.

Tahun 2011 menjadi tahun harapan bagi Bantul untuk menuntaskan kasus korupsi dan memulihkan produksi pangan. Semoga kepemimpinan Bupati Bantul Sri Suryawidati bisa memuwujudkan harapan tersebut. (ENY PRIHTIYANI)
Sumber: Kompas, 27 Desember 2010