Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta jajaran Kejaksaan Agung dan Polri untuk tidak menahan gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPR/DPRD yang dituduh terlibat dalam kasus korupsi, dengan motif-motif politik.

Jangan sampai dan jangan sekali-sekali ada motif politik. Perbedaan haluan politik di masa lalu jangan diarahkan pada tindakan hukum. Itu salah, kata Presiden SBY dalam pidato tanpa teksnya saat membuka Rakernas Pertama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jln. Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (25/2). Presiden didampingi Mendagri M. Ma`ruf serta Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Kepala negara mengakui bahwa dirinya telah sering menerima permintaan dari Kapolri Jenderal Pol. Da'i Bachtiar serta Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang meminta izin bagi penahanan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR serta DPRD yang dituduh tersebut.

Seiring dengan itu, presiden juga banyak menerima keluhan para kepala daerah agar tidak mudah menangkap atau menahan mereka dengan tuduhan korupsi. Pasalnya tindakan hukum itu sangat mengganggu kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu nama kepala daerah telanjur rusak meskipun akhirnya tak terbukti di pengadilan.

Karena itu, presiden meminta dilakukan analisis yang mendalam terhadap kebijakan pemda sebelum dimasukkan sebagai tindakan korupsi. Perbedaan tafsir terhadap kebijakan pemerintah di lapangan jangan cepat dikatakan sebagai korupsi.

Dia menegaskan, hanya menyetujui izin pemeriksaan terhadap kepala daerah jika disertai bukti awal yang sangat cukup. Disposisi saya jelas bahwa yang diajukan haruslah diduga kuat ada bukti-bukti keterlibatan yaitu kategori korupsi, negara dirugikan, memperkaya diri sendiri, dan melawan hukum, kata SBY.

Lebih lanjut, presiden mengajak kepala daerah dalam melakukan percepatan pembangunan good governance tidak hanya melakukan pemberantasan korupsi. Kepala daerah juga harus melakukan pencegahan agar negara tidak kehilangan peluang mencegah korupsi yang lebih besar lagi.

Diakui bahwa untuk melaksanakan hal tersebut akan menimbulkan keguncangan dalam tubuh pemerintahan daerah. Keguncangan ini dapat mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari. Meski begitu, tegas presiden, pencegahan itu tetap harus dilakukan. Tapi ini harus tetap kita laksanakan. Tingkatkan pencegahan, katanya.

Putra daerah
Sementara itu, Mendagri M. Ma'ruf mengingatkan kepada para kepala daerah bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung tidak diartikan secara sempit sehingga calonnya harus merupakan putra asli daerah. Yang penting calon kepala daerah harus tahu masalah-masalah daerah, tegasnya.

Menurut dia, melalui pilkada bisa dicari kader-kader yang bagus di daerah untuk dijadikan calon pimpinan nasional. Kalau dari daerah ada yang bagus, silakan. Tapi jangan terlalu diartikan secara sempit soal putra daerah, katanya.

Ma'ruf mengingatkan agar proses pencalonan kepala daerah dilakukan lewat mekanisme yang benar. Calon terbaik, katanya, adalah calon yang bisa memenangkan hati nurani rakyat.

Mengenai pilkada di Aceh, Ma'ruf menyatakan, untuk daerah-daerah yang mengalami kerusakan paling parah akan ditunda dari jadwal sebelumnya Mei 2005 nanti. Untuk pemilihan bupati dan wali kota penundaan paling lama 4-6 bulan.

Sedangkan, untuk gubernur, penundaan paling lama 10 bulan sampai 1 tahun. Dan, untuk daerah-daerah pemekaran akan disiapkan payung hukumnya terlebih dulu.

Ditambahkan, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mengupayakan agar provinsi dan kabupaten hasil pemekaran mendapatkan dana insentif dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan pilkada secara langsung. Insentif diupayakan di atas 50 persen. Pada umumnya, daerah hasil pemekaran akan mendapat talangan. Kita mengerti, mereka masih kesulitan, katanya.

Menurut dia, draf tentang tata cara pemberian insentif, saat ini tengah diproses oleh Depdagri dan Departemen Keuangan (Depkeu). Sampai sekarang, Ma'ruf belum bisa memastikan berapa persen dari total kebutuhan pilkada di daerah hasil pemekaran yang akan ditalangi.

Tapi, jumlahnya kemungkinan di atas 50 persen. Dengan pertimbangan, untuk daerah yang bukan hasil pemekaran, perimbangan pembagian pembiayaan pilkada adalah fifty-fifty. Dari APBD 50 persen, dari pemerintah pusat 50 persen, jelasnya.

Menyinggung adanya provinsi (bukan hasil pemekaran) yang juga meminta insentif dengan alasan keterbatasan APBD, Ma'ruf menyatakan, daerah itu bisa saja mendapat talangan sesuai dengan aturan yang ada di UU 17/2003 tentang keuangan negara. Tetapi, dana talangan itu antinya akan diperhitungkan dalam APBD pada tahun yang akan datang, ungkapnya.

Ingatkan gubernur
Pada bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan gubernur, walikota, bupati, serta DPRD untuk tidak bersikeras pada sikap masing-masing jika menghadapi masalah di antara mereka. Tidak perlu saling bersikeras dalam mempertahankan posisi masing-masing, katanya.

Presiden yang berpidato tanpa teks mengatakan, kepala daerah dipilih oleh rakyat seperti halnya para anggota DPRD. Yudhoyono yang didampingi Mendagri Muhammad Ma'ruf menyebutkan pula, jika sampai timbul pertentangan antara kepala daerah dengan DPRD, maka jangan sampai membawa-bawa masyarakat.

Keinginan melakukan tindakan politik, apalagi disertai gerakan masyarakat hanya untuk menjatuhkan pihak yang lain, maka hal itu akan mengganggu stabilitas dan kepentingan masyarakat, katanya. Rakyat, kata presiden, akan mengetahui apakah tindakan itu merupakan koreksi atau ada motif politiknya.

Sementara itu, menyinggung penyusunan peraturan-peraturan daerah, presiden mengingatkan para gubernur, wali kota, serta bupati bahwa perda-perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan perda dari daerah-daerah lainnya. Kita tidak menganut sistem pemerintahan Federal, tetapi semua harus disusun berdasarkan jiwa negara kesatuan, kata presiden.

Perda-perda juga tidak boleh mengambil alih kewenangan pemerintah pusat. Jangan sampai terjadi perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ujarnya.

Gubernur sedunia
Presiden SBY direncanakan akan membuka pertemuan para gubernur sedunia 10 Maret 2005 mendatang. Untuk selanjutnya, para delegasi akan mengikuti kegiatan di Medan, Brastagi, dan Parapat yang terletak di pinggir Danau Toba.

Ketua panitia pertemuan gubernur sedunia Lake Toba Summit atau Network Regional Government For Sustainable Development (NRGFSD), Prof. Syamsul Bahri dalam keterangannya di Medan, Jumat (25/2) mengatakan, hingga saat ini sudah 200 gubernur yang telah memberikan kepastian akan menghadiri pertemuan tersebut dan Gubernur Negara Bagian California AS, Arnold Schwarzenegger yang juga aktor terkenal Hollywood, diharapkan hadir.Karena akan dihadiri ratusan gubernur, dan di antaranya termasuk orang-orang terkenal, dipastikan pertemuan tersebut memerlukan pengamanan ekstra ketat.(A-78/A-83/A-78/A-83)

SUmber: Pikiran Rakyat, 26 Februari 2005