Pemerintah mulai membagikan kartu penerima bantuan langsung tunai (BLT) Senin (19/5) hingga Jumat (23/5) lusa. Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tinggal diam. Dua institusi itu menyebarkan intelijen untuk mengendus potensi penyelewengan pendistribuan uang triliunan rupiah peredam dampak kenaikan harga BBM tersebut.

Pemerintah mulai membagikan kartu penerima bantuan langsung tunai (BLT) Senin (19/5) hingga Jumat (23/5) lusa. Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tinggal diam. Dua institusi itu menyebarkan intelijen untuk mengendus potensi penyelewengan pendistribuan uang triliunan rupiah peredam dampak kenaikan harga BBM tersebut.

Jaksa Agung Hendarman Supandji menginstruksi jajaran intelijen kejaksaan di daerah agar membuka pos pengaduan penyelewengan terkait pendistribuan BLT. Pos pengaduan dibuka karena BLT merupakan target operasi kami, kata Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen) Wisnu Subroto saat dihubungi koran ini di Jakarta kemarin (20/5).

Menurut Wisnu, pos pengaduan dibuka di kejaksaan tinggi (Kejati) dan kejaksaan negeri (Kejari). Jaksa wajib menindaklanjuti bentuk pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan BLT, apa pun bentuk penyalahgunaannya, kata mantan kepala Kejati (Kajati) Sumatera Utara ini. Tim jaksa yang dikerahkan, lanjut Wisnu, tak hanya jajaran intelijen, tetapi juga bagian pidana khusus (pidsus).

Wisnu menambahkan, kejaksaan juga menerima pengaduan terkait sikap beberapa kepala daerah yang disebut-sebut menolak mendistribusikan BLT. Itu akan dijadikan masukan untuk dibahas lebih lanjut, jelasnya.

Wisnu menegaskan, pengaduan yang berindikasi tindak pidana akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Pelakunya dijerat dengan pasal-pasal korupsi, tegasnya. Kejaksaan, imbuh Wisnu, juga siap menindaklanjuti pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke KPK dan kepolisian.

Menurut Wisnu, kejaksaan beberapa kali membuka pos pengaduan terkait program bantuan bersifat tunai. Di antaranya, pengaduan pendistibusian dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Rp 4 triliun dan program bantuan beras untuk warga miskin. Pelaku yang diadukan kami proses. Sebagian pelaku sudah diadili, jelas jaksa yang pernah bertugas di Kejari Surabaya itu.

Wisnu mengakui, saat pembagian kartu BLT, kejaksaan tidak ikut mencampuri aspek teknis. Bentuk pengawasannya bersifat tertutup. Kalau ada indikasi penyalahgunaan, kami baru turun, ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, KPK menugasi bagian Direktorat Pengawasan untuk ikut mengawasi penyaluran BLT. Setiap ada temuan, kami akan melimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan, katanya.

Menurut Antasari, penyaluran BLT menjadi objek pengawasan karena program tersebut masuk dalam wilayah pelayanan publik. KPK berharap pemerintah dapat menyalurkan BLT sesuai kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Seperti diberitakan, tahun ini pemerintah kembali memberikan BLT senilai Rp 100 ribu per bulan per rumah tangga miskin sebagai kompensasi atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Bantuan yang ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin itu mulai diserahkan setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak sampai akhir tahun.

Anggaran yang dialokasikan bagi 19,1 juta rumah tangga miskin di seluruh Indonesia selama tujuh bulan itu Rp 14,1 triliun. Kantor PT Pos di setiap wilayah menjadi lokasi pencairan BLT.

Dari data Depsos, pemerintah pada 19-23 Mei membagikan kartu BLT di 10 kota dengan sentra warga miskin tinggi. Ke-10 kota tersebut adalah Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banjarmasin, Makassar, dan Kupang.

BLT disalurkan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pada Juni, Juli, dan Agustus. Tahap kedua dibagikan untuk empat bulan, yaitu September, Oktober, November, Desember.

Sementara itu, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan, persiapan penyaluran BLT ditargetkan selesai akhir Mei 2008. Persiapan insya Allah selesai akhir bulan ini, katanya di sela acara Deklarasi Obor Nusantara yang digelar di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Senin (19/5) malam.

Dalam acara yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto itu, Bachtiar menjelaskan bahwa saat ini kartu BLT mulai didistribusikan kepada rumah tangga miskin calon penerima bantuan. Kartu mulai diserahkan kepada rumah tangga miskin di sepuluh kota, katanya.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk program BLT juga sudah diterbitkan. Dengan demikian, dana untuk program tersebut bisa segera dicairkan dan disalurkan kepada rumah tangga miskin setelah pemerintah menetapkan tanggal penyaluran dana. Jadi, ketika presiden menetapkan waktu pelaksanaannya, dana bisa langsung dikirim ke PT Pos untuk kemudian diserahkan kepada rumah tangga miskin, katanya.

Menanggapi penilaian sebagian kalangan dan beberapa kepala daerah bahwa program BLT tidak efektif, Mensos menduga para kepala daerah itu tidak paham tujuan penyaluran BLT. BLT, menurut politikus PPP itu, hanya ditujukan untuk meningkatkan daya beli yang turun akibat kenaikan BBM, tidak bisa digunakan untuk mengentas kemiskinan. Tolong dicatat juga bahwa BLT bukan satu-satunya program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Masih banyak yang lain. Ada PNPM, pemberian pinjaman untuk usaha dan yang lain, tegasnya.

Sebelumnya, beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, menolak penyaluran BLT di daerah mereka karena dianggap tidak memberdayakan masyarakat. Jakarta tidak begitu perlu BLT, kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat menyatakan penolakannya.

Sikap Pemprov DKI Jakarta tersebut mengikuti daerah-daerah lain yang lebih dahulu menyatakan penolakannya. Misalnya, Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, Solo, Blitar, Kediri, dan Palembang. (agm/sof/kim)

Sumber: Jawa Pos, 21 Mei 2008