"Indonesia Corruption Watch" (ICW) meminta penyelenggara Pemilihan Umum untuk mewaspadai adanya politik uang saat pesta demokrasi tahun 2014.

"Risiko terbesar ada pada KPPS dan KPUD. Kemungkinan `Money Politics` diarahkan ke penyelenggara Pemilu," kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, dengan adanya politik uang tersebut dikhawatirkan mempengaruhi data hasil suara pada Pemilu 2014.

Pihaknya mengutip survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang mengungkakan bahwa sekitar 40 persen masyarakat mengangap wajar praktik politik uang.

"Masyarakat (yang menerima politik uang), belum tentu memilih. Artinya ada masalah efektivitas politik uang," ujar Danang.

Selain waspada politik uang terhadap penyelenggara Pemilu, kata dia, manipulasi juga kemungkinan terjadi kepada partai politik yang tak lolos "electronic threshold" yang ditengarai menjual suaranya.

"Manipulasi kemungkinan melalui transaksi dengan partai politik tak lolos `electronic threshold` yang menjual suaranya," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tetap menolak politik uang kepada masyarakat menjelang pesta demokrasi 2014 karena dampak yang akan terjadi yakni tindakan korupsi yang semakin meningkat.

AN-MB

http://metrobali.com/2013/12/20/icw-minta-penyelengara-pemilu-waspadai-politik-uang/