Pembentukan panitia seleksi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ditentang. Pemilihan ketua baru dikhawatirkan justru akan menghambat kinerja lembaga yang kini tengah mengusut kasus besar, khususnya yang berkaitan dengan pemerintah dan DPR.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho serta Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah menyampaikan penolakan itu di Jakarta, Minggu (4/4).

”Bukan kali ini saja pemerintah dinilai sangat terobsesi memilih pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan mengatur lembaga ini,” kata Febri.

Febri mengingatkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK oleh Presiden telah menjadi ”kuda troya” untuk melemahkan KPK. ”Ketika perppu ini resmi ditolak DPR, bukan tidak mungkin pembentukan panitia seleksi dengan tujuan memilih ketua KPK kali ini juga dalam rangka menempatkan ’kuda troya’ kembali,” katanya.

Febri mengkhawatirkan pembentukan panitia seleksi akan didomplengi kepentingan politik tertentu. Apalagi saat ini KPK tengah menangani kasus besar yang melibatkan pemerintah.

”Kami khawatir ada kepentingan politik tertentu untuk mengamankan kepentingan mereka, khususnya dalam penanganan kasus Bank Century,” ujarnya.

Emerson menambahkan, saat ini KPK tidak mengalami kekosongan kepemimpinan sehingga alasan pembentukan panitia seleksi tidak bisa dibenarkan. (AIK)
Sumber: Kompas, 5 April 2010