Antikorupsi.org, Jakarta, 18 Oktober 2018 – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pertama kalinya. SAKTI ini diikuti oleh 14 peserta dari berbagai instansi dan daerah di Indonesia. Tak hanya SAKTI ASN, sebelumnya ICW juga telah mengadakan SAKTI bagi pemuda dan guru. Tujuan SAKTI ini adalah melahirkan generasi-generasi antikorupsi dari berbagai sektor. Terkhusus bagi ASN, tujuannya adalah mencetak ASN antikorupsi yang dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kerja ASN.

Lahirnya SAKTI ASN dilatarbelakangi kemirisan melihat kejahatan korupsi yang menjadi pengganjal utama menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan data ICW sepanjang tahun 2017, terdapat 495 ASN yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum akibat melakukan perbuatan korupsi. Melihat sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang memaksimalkan penerapan sembilan program untuk mencapai berbagai perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan grand design reformasi birokrasi. Upaya Kemenpan-RB sangat kontras dengan perilaku korupsi yang dilakukan ASN.

Hal serupa disampaikan Waluyo sebagai Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam diskusi publik dan pembukaan SAKTI untuk ASN yang diselenggarakan di Balai Kartini, 8 Oktober 2018, beliau menyampaikan bahwa ASN harus menjadi bagian dari solusi tata pemerintahan yang baik, bukannya menjadi masalah. “Kalian harus memahami dan melaksanakan 15 butir nilai dasar pegawai ASN sehingga dapat menjadi bagian dari solusi dan  berkontribusi bagi tata pemerintahan yang baik”, ungkap Waluyo. Ia juga meminta kepada para pemimpin instansi negara supaya lebih mempromosikan integritas karena meski sudah dibentuk majelis kode etik tetapi laporan yang masuk lebih ke permasalahan moral bukan koruptif. “Dan ternyata masalah koruptif itu malah ditemukan oleh penegak hukum”, tambah Waluyo.

Narasumber lain dalam diskusi publik adalah Teguh Wijinarko sebagai staf ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan-RB. Waluyo menjelaskan bahwa lembaganya saat ini sedang memperbaiki rekruitmen ASN. “67% birokrasi kita ini diisi oleh ASN yang bergerak di bidang administrasi, sehingga jika ditanya mengenai bidang tertentu pasti mereka tidak akan bisa menjawabnya”, kata Waluyo. Hal ini sudah dilakukan sejak 10 tahun belakangan, yang mana tujuannya tidak lain adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN. “Cara kami mendorong mereka adalah dengan mempromosikan instansi yang bagus dan meminta mereka presentasi di instansi yang tidak bagus”, ungkap Waluyo. Hal ini terbukti efektif memacu lembaga lain untuk semakin meningkatkan kualitas SDM ASN dan pelayanan publiknya.

Beberapa instansi yang telah melakukan itu adalah Polres Metro Bekasi Kota, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, dan Imigrasi Kelas I Mataram Nusa Tenggara Barat. Tiga instansi ini telah menjadi contoh baik dalam membangun zona integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Banyak inovasi yang muncul dari instansi yang dipimpin oleh anak-anak muda ini”, kata Teguh Nugroho, perwakilan Ombudsman Jakarta yang juga menjadi salah satu narasumber diskusi publik.

Narasumber dari internal ICW adalah Ade Irawan, Wakil Koordinator ICW. Ade mengungkapkan bahwa iklim rekruitmen ASN tahun-tahun sebelumnya sangat buruk. “Kalau dulu sebelum rekruitmen ASN, sudah lebih dahulu diketahui siapa saja yang akan menjadi ASN, apalagi ASN di daerah”, papar Ade. Hal ini karena pemantauan ICW terkait rekruitmen ASN menghasilkan data demikian, tetapi sejak menggunakan teknologi Computer Assisted Test (CAT), kecurangan dapat dikurangi meski tidak total hilang. “Birokrasi masih menjadi pelaku utama korupsi yang menyebabkan pelayanan publiknya buruk, karena itu harus ada reformasi birokrasi dan juga reformasi politisi”, kata Ade. Ade menambahkan bahwa faktor utamanya adalah atasan yang korup karena akan mengakibatkan sistem yang korup juga.

Setelah pembukaan SAKTI ASN, para peserta berangkat ke Rumah Perubahan untuk menempuh pendidikan antikorupsi selama 5 hari. Kegiatan SAKTI berlangsung sejak 8-12 Oktober 2018. Saat proses belajar-mengajar berlangsung, terlihat antusiasme peserta dalam mengikuti setiap sesi yang dibawakan oleh para narasumber. Hal tersebut tercermin ketika Prof Rhenald Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia, membawakan materi awal sekaligus menyambut para peserta di Rumah Perubahan. Para peserta mengaku bahwa materi motivasi yang dibawakan oleh Prof Rhenald sangat berkesan dan bermanfaat bagi ASN.

Keaktifan para peserta semakin terlihat saat peserta diajak untuk melakukan kerja kelompok. Mereka terlihat aktif menyampaikan gagasan maupun menanggapi pernyataan dari kelompok lainnya. Selain kegiatan dalam kelas, para peserta juga diajak untuk mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kunjungan ke KPK, mereka mendapatkan materi tentang gratifikasi. Setelah sesi di KPK, para peserta lanjut mendatangi Ombudsman RI (ORI). Alvin Lie sebagai salah satu anggota ORI menyambut sekaligus memberikan materi secara komprehensif mengenai praktek-praktek maladministrasi yang kerap dilakukan ASN. Di sesi akhir kunjungan, peserta diajak menonton secara langsung acara Mata Najwa.

Hari terakhir SAKTI ASN, para peserta diajak bermain games team building yang difasilitasi oleh tim dari Rumah Perubahan. Kegiatan penutup ini bertujuan untuk membekali para peserta SAKTI ASN dengan semangat perubahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Adapun harapan ICW sebagai penyelenggaran SAKTI adalah para peserta nantinya tidak hanya menyimpan banyak pengetahuan antikorupsi, tetapi juga harus mengimplementasikan pengetahuan itu dan memupuk keberanian antikorupsi di lingkungan kerja ASN. (Dewi)