Hamzah Siap Adili Pelaku KKN dalam 100 Hari [27/06/04]

Ia tampak begitu bersemangat. Kalau terpilih sebagai presiden nanti, Hamzah Haz bertekad mengajukan para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme ke pengadilan dalam 100 hari pemerintahannya. Tanpa menunda dan menunggu kelengkapan bukti bagi mereka yang telah nyata-nyata merugikan negara, kata Hamzah.

Dalam program 100 hari pula, ia mengaku akan mengubah dan mengganti semua produk hukum yang tidak sesuai arah reformasi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah ia sudah meneliti produk hukum apa saja yang dimaksud.

Selain itu? Saya akan menjalankan peraturan dengan konsekuen dan memastikan semua penegak hukum mempunyai kewibawaan dalam menjalankan tugas sehingga akan ditaati masyarakat.

Dalam soal kabinet, Hamzah mengatakan, kabinetnya akan diisi orang-orang yang sanggup bekerja keras. Kami akan memilih orang-orang yang punya keahlian, jujur, dan mendapat dukungan masyarakat, ujarnya. Namun, ia tidak memastikan kapan formasi kabinet itu diumumkan. Tidak seperti apa yang sempat dilontarkan Agum, kabinet akan diumumkan sebelum 5 Juli.

Dalam sejumlah kesempatan kampanye, pasangan Hamzah-Agum juga berjanji membantu pengusaha kecil dan menengah, di antaranya dengan menghidupkan kembali Departemen Koperasi demi membantu mereka. Keterpurukan yang dialami bangsa Indonesia juga disebabkan karena pengusaha kecil dan menengah ditinggalkan, katanya.

Soal prioritas 100 hari pertama pemerintahan Hamzah-Agum juga disampaikan calon wakil presiden yang mendampingi Hamzah, Agum Gumelar. Selain penegakan hukum, kata Agum, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi kecil juga harus menjadi prioritas. Mengenai siapa yang mengisi posisi di kabinet, menurut Agum, itu perlu ketelitian. Yang jelas, kriterianya reformis dan profesional. Jangan titip-titipan, partai ini titip si B, partai itu titip si A.

Program Hamzah secara lebih lugas disampaikan koordinator tim ekonomi Hamzah-Agum, Laode M. Kamaluddin, di Jakarta, Jumat (11/6) lalu. Dalam soal ekonomi, menurut Laode, Hamzah yakin dalam tiga sampai lima tahun mampu menciptakan lapangan kerja lebih dari 10 juta. Itu akan mampu mengatasi tingkat pengangguran terbuka yang mencapai sekitar 10 persen dari jumlah angkatan kerja.

Ada tiga agenda besar yang difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni keadilan ekonomi, pemulihan ekonomi, dan penanganan utang luar negeri. Kalau diberi kesempatan, Pak Hamzah akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun tujuh persen dan mengatasi pengangguran, kata Laode M. Kamaluddin.

Pada tahun pertama, pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,2 persen. Selanjutnya, akan terus stabil pada tingkat tujuh persen per tahun.

Selain itu, dalam waktu lima tahun Hamzah juga yakin akan mampu meningkatkan tax ratio, yang saat ini sekitar 13 persen menjadi lebih dari 16 persen. Dengan tingkat pembayar pajak sebesar itu, kata Laode, Hamzah yakin mampu membiayai sebagian besar anggaran negara dari pajak sehingga tidak lagi mengandalkan penjualan aset dan utang luar negeri.

Program keadilan ekonomi Hamzah, kata Laode, akan bertumpu pada empat hal. Pertama, memperkecil ketimpangan antara usaha kecil dan usaha besar. Kedua, pemihakan pada petani, nelayan, pekerja, dan usaha kecil. Ketiga, penanggulangan kemiskinan. Keempat, memperkecil kesenjangan antardaerah. UKM akan menjadi tulang punggung karena paling banyak menyerap tenaga kerja, kata Laode.

Untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil, misalnya, pihak Hamzah akan membuka akses bagi mereka untuk mendapatkan kredit murah. Sebagai sumber dana, akan dibentuk lembaga keuangan untuk menghimpun dana masyarakat dan dunia usaha yang mendukung program ini. Terakhir, tutur Laode, harus terus diupayakan hubungan usaha saling menguntungkan antara usaha besar dan UKM.

Di luar itu, Hamzah juga berkeyakinan akan mampu mendorong investasi di berbagai sektor usaha. Menurut Laode, syarat utama menarik investasi adalah pemberantasan KKN dan menciptakan iklim usaha yang sehat, di antaranya menekan ekonomi biaya tinggi yang disebabkan KKN, menghapus hambatan kompetisi, pemberian tax holiday dan memperpanjang konsesi usaha, terutama di sektor perkebunan.

Bila hal itu tercapai, menurut Laode, dalam satu tahun Hamzah yakin akan mampu menarik investasi baru di sektor perkebunan hingga 400 ribu hektare. Setiap 100 ribu hektare perkebunan dapat menyerap tenaga kerja hingga 400 ribu orang. Di sektor perikanan, melalui program perikanan di daerah pesisir dan pulau terpencil akan dibuka usaha baru di lima pulau dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 25 ribu orang.

Soal lain, mengurangi beban pembayaran utang luar negeri. Untuk itu, kata Laode, Hamzah memprogramkan dalam tiga tahun akan membayar lunas utang pemerintah kepada IMF sebesar US$ 9 miliar. Dananya berasal dari cadangan devisa yang saat ini sekitar US$ 34 miliar. Pembayaran ini menjadi prioritas, karena pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri selama ini sangat membebani anggaran pemerintah, tutur Laode. mus/sapto pradityo/wahyu dyatmika

Sumber: Koran Tempo, 27 Juni 2004

BAGIKAN

Sahabat ICW_Pendidikan